Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Negara Ini Mulai Terapkan Standar Baru TP Doc

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Mulai Terapkan Standar Baru TP Doc

LIBREVILLE, DDTCNews – Pemerintah Gabon kini mulai mengimplementasikan penerapan standar baru dokumentasi transfer pricing yang sejalan dengan Aksi 13 proyek Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) yang dipelopori oleh negara-negara OECD dan G20.

Pernyataan tersebut tertuang dalam anggaran keuangan tahun 2017 yang resmi diterbitkan pada 9 Januari 2017 lalu. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 026 tahun 2016 yang berisi tentang langkah-langkah dalam mempersiapkan persyaratan dokumentasi transfer pricing baru.

“Mulai saat ini, wajib pajak Gabon diwajibkan untuk menyerahkan dokumentasi transfer pricing setiap tahunnya kepada otoritas pajak. Dokumentasi tersebut harus mencakup master file dan local file,” ungkap pernyataan dalam UU tersebut sebagaimana dikutip Tax Notes International.

Baca Juga: Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Master file harus menyertakan informasi umum meliputi kegiatan yang dilakukan dalam grup perusahaan multinasional, kebijakan umum tentang transfer pricing, serta pemecahan kegiatan dan pendapatan di berbagai yurisdiksi.

Sementara itu, local file berisikan informasi yang lebih spesifik terkait dengan perusahaan dan harus mencakup rincian transaksi yang sesuai dengan prinsip kewajaran (arm’s-length principle) yang dilakukan dengan pihak-pihak afiliasi. Wajib pajak juga harus mendokumentasikan analisis dari fungsi, aset dan risiko (FAR analysis) yang dilakukan, serta deskripsi dari metode transfer pricing yang dipilih.

Batas waktu untuk menyerahkan master file dan local file disamakan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan perusahaan, yakni pada tanggal 30 April. Apabila perusahaan tidak patuh untuk menyerahkan kedua dokumen tersebut makan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total nilai transaksi intragroup, atau dikenakan denda minimal XAF65 juta (Rp1,3 miliar) per tahun.

Baca Juga: DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Tidak hanya itu, perusahaan induk yang memiliki omzet tahunan konsolidasi lebih dari XAF 491,9 miliar (Rp10,5 triliun) juga diharuskan menyerahkan Country-by-Country Reports (CbCR) dalam waktu 12 bulan setelah penutupan tahun pajak.

“Sanksi sebesar 0,05% dari omzet konsolidasi akan dikenakan jika perusahaan induk tidak menyerahkan CbCR sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,” bunyi ketentuan tersebut. (Amu)

Baca Juga: Kewajiban TP Doc Hanya untuk WP Bertransaksi Afiliasi, DJP Ungkap Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak internasional, transfer pricing dokumentation, TP Doc, gabon

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Juni 2023 | 15:21 WIB
TRANSFER PRICING

Dokumen Induk TP Doc, Apa Saja Isinya? Simak di Sini

Kamis, 22 Juni 2023 | 17:44 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Soal Kewajiban Bikin Dokumen Transfer Pricing, Ini Kata DJP

Jum'at, 20 Januari 2023 | 14:21 WIB
DDTC - FEB UMSU

Catat! TP Doc Perlu Disusun Sejak Awal Tahun, Ternyata Ini Alasannya

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya