Peraturan Baru PKKU Terbit, Ditjen Pajak Rilis Keterangan Resmi Ini

“Kodifikasi tata aturan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan aturan terkait PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti dalam siaran pers, Jumat (12/1/2024).

Dwi mengatakan penerbitan PMK 172/2023 diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, sekaligus kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para wajib pajak. Penerbitan PMK 172/2023 juga dilatarbelakangi perkembangan dunia usaha dan peningkatan volume transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Sesuai dengan amanat Pasal 37 dan Pasal 47 PP 55/2022, Pasal 11 ayat (3) PP 50/2022, serta Pasal 44E ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penerbitan PMK 172/2023 ini mencakup beberapa pengaturan terkait transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Simak ‘Terbit, Aturan Pajak Baru Soal Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha’.

Pengaturan yang dimaksud adalah pertama, penerapan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha (PKKU). Kedua, kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement). Ketiga jenis dokumen dan/atau informasi tambahan dalam transaksi dipengaruhi hubungan istimewa. Keempat, pelaksanaan prosedur persetujuan bersama (mutual agreement procedure).

Dalam pengaturan terbaru juga memuat ketentuan mengenai ketiadaan perbedaan penerapaan PKKU untuk transfer pricing (TP) domestik dengan TP cross border. Selain itu, ada juga pengaturan mengenai penyesuaian keterkaitan (corresponding adjustment) untuk TP domestik.

Menurut DJP, berikut ini beberapa pokok pengaturan PKKU pada PMK 172/2023.

Simak beberapa ulasan terkait dengan PMK 172/2023 di sini. (kaw)