PMK 237/2020

PJKEK Jadi Dasar Terbitnya Faktur Pajak Tak Dipungut, Ini Ketentuannya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Agustus 2023 | 13:30 WIB

PJKEK sesuai lampiran PMK 237/2020.

JAKARTA, DDTCNews - Pemberitahuan Jasa Kawasan Ekonomi Khusus (PJKEK) merupakan dasar penerbitan faktur pajak yang tidak dipungut PPN, yakni dengan kode FP 07. PJKEK sendiri merupakan pemberitahuan yang digunakan dalam pemanfaatan jasa ke dan dari KEK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 237/2020 sebagaimana telah diperbarui dalam PMK 33/2021, diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPnBM tidak dipungut, salah satunya, atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak tertentu ke KEK oleh pengusaha dari TLDDP, kawasan bebas, atau TPB kepada badan usaha atau pelaku usaha. Dalam penyampaian PJKEK kepada badan usaha, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

"[Penyampaian] PJKEK harus memenuhi ketentuan," bunyi Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) PMK 237/2020, dikutip pada Kamis (10/8/2023).

Sejumlah ketentuan yang dimaksud adalah, pertama, dilampiri dengan salinan kontrak perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak.

Kedua, memuat keterangan mengenai rekening bank yang digunakan untuk pembayaran. Ketiga, disampaikan kepada pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dengan tembusan kepada administrator KEK yang berwenang.

PJKEK perlu dibuat menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf D PMK 237/2020.

Pembetulan dan Pembatalan PJKEK

PJKEK dapat dilakukan pembetulan dan/atau pembatalan oleh badan usaha atau pelaku usaha. Pembetulan bisa dilakukan asalkan memenuhi sejumlah ketentuan berikut ini.

Pertama, dilakukan atas kesalahan dalam pengisian atau penulisan sehingga PJKEK tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar.

Kedua, dilampiri dengan salinan perubahan kontrak perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dalam hal terdapat perubahan kontrak.

Ketiga, disampaikan kepada pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dengan tembusan kepada administrator KEK yang berwenang.

Sementara pembatalan PJKEK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

Pertama, dilakukan dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan jasa kena pajak.

Kedua, dilampiri dengan salinan pembatalan kontrak perolehan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak.

Ketiga, disampaikan kepada pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dengan tembusan kepada administrator KEK yang berwenang. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : administrasi pajak, faktur pajak, e-faktur, KEK, PJKEK, faktur pajak tidak dipungut, PMK 237/2020, PMK 33/2021