PMK 60/2022 Terbit, Ini Kriteria Pemungut PPN Produk Digital PMSE

“Pada saat Peraturan Menteri [PMK 60/2022] ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.., dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri [PMK 60/2022] ini,” bunyi Pasal 11 PMK 60/2022, dikutip pada Senin (2/5/2022).

Berdasarkan pada PER-12/PJ/2020, dirjen pajak akan menunjuk pelaku usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu sebagai pemungut PPN PMSE. Batasan kriteria tertentu itu meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan.

Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria tersebut bisa dipakai salah satu atau keduanya. Adapun dirjen pajak akan menunjuk pelaku usaha sebagai pemungut PMSE dengan menerbitkan keputusan direktur jenderal pajak.

Keputusan dirjen pajak tersebut dibuat menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf A PER-12/PJ/2020. Penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE itu mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan penunjukan.

Lebih lanjut, pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE akan diberikan nomor identitas perpajakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Adapun dirjen pajak memberikan nomor tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.

Selain itu, dirjen pajak juga diberikan wewenang untuk mencabut penunjukan pemungut PPN PMSE. Pencabutan ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak memenuhi batasan kriteria tertentu atau berdasarkan pada pertimbangan dirjen pajak. (kaw)