PMK Baru, Ini Dasar Pembekuan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat

"Pembekuan izin ... dilakukan berdasarkan ... rekomendasi dari DJP dalam hal penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, dan/atau PDKB melakukan pelanggaran ketentuan … berdasarkan bukti permulaan yang cukup,” bunyi penggalan Pasal 42 ayat (1a) dikutip pada Senin (21/6/2021).

Selain berdasarkan pada rekomendasi DJP, pembekuan izin dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian, pemeriksaan, serta audit Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) atas penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB.

Izin dibekukan bila berdasarkan pada hasil penelitian hingga audit, penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan atau menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menyelenggarakan ataupun mengusahakan kawasan berikat.

"Pembekuan ... dapat dilakukan secara otomasi dan/atau secara manual," bunyi penggalan Pasal 42 ayat (2) beleid yang berlaku 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 10 Juni 2021 ini.

Bila dibekukan, surat keputusan pembekuan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB bakal disampaikan kepada KPP terdaftar secara otomatis melalui sistem komputer pelayanan (SKP) atau secara manual.

Penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB yang izinnya dibekukan tidak boleh memasukkan barang ke kawasan berikat dengan mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan bea cukai, serta tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI).

Bila penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB yang dimaksud melakukan kegiatan pengolahan barang kena cukai maka mereka tidak dapat melakukan kegiatan tersebut.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, serta PDKB dipandang melakukan kegiatan yang menyimpang atau tidak mampu menyelenggarakan serta mengusahakan kawasan berikat.

Mereka dinilai melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin bila memasukkan bahan baku yang tidak sesuai dengan produksinya, memasukkan barang yang tidak berhubungan dengan izin kawasan berikat, memproduksi barang yang tidak sesuai dengan izin, hingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Mereka dipandang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan kawasan berikat bila tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak melakukan kegiatan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai sesuai batas waktu, hingga ketika kawasan berikat memiliki profil risiko layanan tinggi selama 3 periode penilaian berturut-turut. (kaw)