Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

PMK Baru, Sri Mulyani Ubah Bea Keluar Produk Pengolahan Mineral Logam

A+
A-
3
A+
A-
3
PMK Baru, Sri Mulyani Ubah Bea Keluar Produk Pengolahan Mineral Logam

Salinan PMK 71/2023.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi ketentuan penetapan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil mineral logam.

Revisi ketentuan tersebut dimuat dalam PMK 71/2023 yang menjadi perubahan ketiga dari PMK 39/2022. Perubahan ketentuan dilakukan untuk mendorong pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) mineral logam di dalam negeri dan mendukung kebijakan hilirisasi.

“Untuk mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng,” bunyi penggalan pertimbangan dalam PMK 71/2023, dikutip pada Selasa (18/7/2023).

Baca Juga: Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Melalui PMK 71/2023, pemerintah menaikkan batas kemajuan fisik pembangunan smelter. Hal ini dimuat dalam perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (4) PMK 39/2022. Awalnya, tidak ada persentase kemajuan fisik pembangunan smelter.

Sekarang, sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023, penetapan tarif bea keluar atas ekspor produk hasil pengolahan mineral logam didasarkan atas kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang telah mencapai paling sedikit 50%.

Perubahan ketentuan itu pada gilirannya diikuti dengan ketentuan tahapan kemajuan fisik pembangunan smelter yang dimuat dalam Pasal 11 ayat (5) PMK 39/2022 s.t.d.t.d PMK 71/2023. Berikut perbandingannya:

Baca Juga: Apa Tantangan Pengembangan Smelter RI? Ternyata Ketersediaan Listrik


Sejalan dengan perubahan tersebut, pemerintah juga mengubah Lampiran huruf E tentang jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam dan Lampiran huruf F tentang besaran tarif bea keluar atas barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam.

Adapun uraian jenis barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang tercantum dalam Lampiran huruf E berkurang dari sebelumnya 10 menjadi 4. Adapun 4 barang ekspor berupa produk hasil pengolahan mineral logam yang dimaksud sebagai berikut:

Baca Juga: Realisasi Insentif Kepabeanan Rp13,8 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi
  • Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu dengan pos tarif ex 2603.00.00;
  • Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar (Al2O3+SiO2) ≥ 10% dengan pos tarif ex 2601.11.10, ex 2601.11.90, ex 2601.12.10, dan ex 2601.12.90;
  • Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb dengan pos tarif ex 2607.00.00; serta
  • Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn dengan pos tarif ex 2608.00.00.

Adapun sesuai dengan Lampiran huruf F, tarif bea keluar juga mengalami perubahan. Dahulu, tarif bea keluar diatur berdasarkan tahapnya (sesuai kemajuan fisik pembangunan smelter), bukan jenis barang ekspornya. Dulu, tarif pada tahap I, II, dan III masing-masing sebesar 5%, 2,5%, dan 0%.

Sekarang, tarif bea keluar ditentukan tidak hanya berdasarkan tahapnya. Ada perbedaan tarif sesuai dengan jenis barangnya. Dibandingkan dengan ketentuan lama, ada kenaikan tarif. Selain itu, sudah ada periode pemberlakuan tarif dalam PMK terbaru. Berikut perinciannya:

Tarif bea keluar sejak PMK 71/2023 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023


Baca Juga: Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Tarif bea keluar sejak terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024


Adapun tarif bea keluar untuk produk mineral logam dengan kriteria tertentu yang tercantum dalam Lampiran huruf G tidak berubah. Perinciannya sebagai berikut:

  • Nikel dengan kadar < 1,7% Ni dengan pos tarif ex 2604.00.00 (tarif bea keluar 10%) dan
  • Bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar ≥ 42% Al203 dengan pos tarif ex 2606.00.00 (tarif bea keluar 10%).

“Peraturan menteri ini mulai berlaku setelah 3 hari terhitung sejak tanggal diundangkan [14 Juli 2023],” bunyi Pasal II PMK 71/2023. (kaw)

Baca Juga: Harga CPO Turun Berefek ke Penerimaan Bea Keluar, Ini Penjelasan DJBC

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : PMK 71/2023, PMK 39/2022, smelter, mineral logam, minerba, bea keluar, ekspor

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Juni 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekspor Konsentrat Mineral Kembali Direlaksasi, DJBC Ungkap Hal Ini

Rabu, 05 Juni 2024 | 10:10 WIB
PMK 38/2024

Terbit, Sri Mulyani Tetapkan Tarif Baru Bea Keluar Mineral Logam

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Pemerintah Putuskan Merelaksasi Ekspor Sejumlah Komoditas Pertambangan

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:33 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kerap Jadi Alasan Barang Impor Tidak Bisa Keluar, Apa Itu Lartas?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya