Pungut Pajak Baru, Pemerintah Punya PR Berantas Pinjol & Kripto Ilegal

"Apalagi selama ini tren transaksi dan penggunanya juga terus meningkat. Ketentuan ini bisa menciptakan playing field yang setara dengan instrumen lainnya. Hal ini juga semakin memperkuat legitimasi transaksi kripto. Sehingga, bisa semakin memperkuat keyakinan investor,” ujar Puteri dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (13/4/2022).

Kendati demikian, Puteri mengatakan bahwa pengenaan PPh dan PPN terhadap aset kripto dan fintech juga harus mempertimbangkan kepentingan industri. Tujuannya untuk memastikan agar aset kripto tetap menarik dan berdaya saing. Beban pajak atas aset kripto ini, menurutnya, perlu dipastikan tidak memberatkan investor atau trader domestik.

"Yang dikhawatirkan bisa kabur ke pasar internasional untuk mengurangi beban transaksi. Bahkan, dapat berdampak mengurangi minat transaksi kripto dalam negeri. Pemerintah juga perlu mengevaluasi sejauh mana dampak pengenaan pajak ini pada penurunan potensi dan minat investor,” ujar Puteri.

Sebagai informasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 68/PMK/03/2022 yang menetapkan besaran tarif PPN atas penyerahan aset kripto sebesar 0,11% dikali nilai transaksi aset kripto. Besaran tarif tersebut dikenakan apabila investor melakukan transaksi pada platform yang terdaftar Bappebti. Kemudian, apabila transaksi dilakukan pada platform yang tidak terdaftar di Bappebti, tarif PPN yang dikenakan sebesar 0,22%.

PMK 68/2022 itu juga mengatur atas penghasilan sehubungan dengan aset kripto, pemerintah menetapkan besaran tarif PPh Final Pasal 22 sebesar 0,1% dari nilai transaksi, tidak termasuk PPN dan PPnBM, apabila transaksi dilakukan pada platform yang terdaftar di Bappebti. Sementara, apabila transaksi dilakukan pada tidak terdaftar di Bappebti akan dikenakan tarif PPh Final Pasal 22 sebesar 0,2% dari nilai transaksi.

“Sebelum ketentuan ini berlaku, saya harap pemerintah terus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait berbagai ketentuan teknis yang termuat dalam PMK ini kepada publik, khususnya pelaku industri dan investor,” ujar Puteri.

Di sisi lain, pengenaan PPN dan PPh atas penyelenggaraan Fintech diatur dalam PMK 69/PMK.03/2022, pemberi pinjaman dalam platform pinjaman online (pinjol) dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto atas bunga, apabila wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara, apabila wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto atas bunga.

Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur pengenaan PPN atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha, seperti uang elektronik dan dompet elektronik. Besaran tarif PPN tersebut adalah 11%.

“Jaminan perlindungan konsumen harus diutamakan. Misalnya, dengan segera mempercepat pembentukan bursa aset kripto. Agar transaksinya, termasuk pengaturan pajak, lebih akuntabel dan efisien. Tak hanya itu, upaya penindakan terhadap pinjol ilegal dan aset kripto ilegal juga harus ditingkatkan. Tujuannya agar menciptakan ekosistem fintech dan kripto yang aman dan produktif,” kata Puteri. (sap)