Ramai Ditolak, Pemerintah Didesak Kaji Ulang Cukai Makanan Manis

"Kebijakan ini akan menciptakan gejolak melalui konsumen kami, klien kami. Jika pemerintah benar-benar memaksakan kebijakan ini, akan sangat mengganggu industri makanan," katanya, dikutip pada Sabtu (22/7/2023).

Asuncion mengatakan kebijakan cukai makanan manis dapat menyebabkan tekanan berat pada perekonomian. Selain industri, kebijakan ini juga bisa berdampak pada usaha seperti restoran dan kedai kopi.

Dia menjelaskan industri makanan baru saja pulih setelah tertekan akibat pandemi Covid-19. Kebijakan cukai makanan manis pun dikhawatirkan kembali menyebabkan kinerja industri makanan melemah.

Asuncion menyebut asosiasinya tengah menyiapkan petisi yang akan dikirim kepada pemerintah berisi penolakan cukai makanan manis.

"Kami tidak ingin [wacana cukai makanan manis] berlanjut karena kami baru saja pulih dari pandemi. Bisnis sedang berusaha bangkit kembali," ujarnya.

Presiden Asosiasi Pemilik Warung dan Toko Filipina Elilyn Gadia juga menolak kebijakan cukai makanan manis. Menurutnya, kebijakan cukai tersebut akan membuat keuntungan yang sudah sedikit makin menipis.

Dia juga menyebut penjualan minuman manis di warung dan toko telah turun sebesar 40% ketika cukai minuman manis pertama kali diterapkan pada 2015.

"Setiap kali ada pajak baru yang diberlakukan oleh pemerintah, kami yang menderita," katanya dilansir business.inquirer.net.

Sebelumnya, pemerintah memperkirakan pengenaan cukai junk food, termasuk makanan manis, dan kenaikan tarif cukai minuman berpemanis diproyeksikan menghasilkan tambahan penerimaan negara senilai PHP76 miliar atau Rp20,44 triliun pada tahun pertama. Kemudian, pengenaan cukai juga diperkirakan bakal penurunan konsumsi junk food sebesar 21%.

Penerimaan dari cukai tersebut akan digunakan untuk mendanai beberapa program sosial ekonomi yang diusung pemerintahan Marcos seperti program bantuan makanan dari Kementerian Sosial. Program bantuan ini menyasar 1 juta rumah tangga miskin. (sap)