Relokasi Kantor ke IKN, Subjek Pajak LN Bisa Dapat Tax Holiday

"Afiliasi dan/atau entitas usaha yang terkait di luar Indonesia ... merupakan anak usaha, cabang usaha, joint venture, atau entitas sejenis lainnya," bunyi Pasal 35 ayat (3) PP 12/2023, dikutip pada Rabu (8/3/2023).

Terdapat 5 kondisi yang perlu dipenuhi agar dapat dianggap memiliki substansi ekonomi di IKN. Pertama, kegiatan usaha wajib pajak dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Kedua, wajib pajak memiliki aset tetap dan/atau aset tidak tetap yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di IKN.

Ketiga, wajib pajak memiliki pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usahanya.

Keempat, wajib pajak memiliki kegiatan usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan/atau keuntungan atas pengalihan harta.

Kelima, wajib pajak menjalankan aktivitas strategis bagi perusahaan dan/atau grup usaha, seperti melaksanakan keputusan strategis perusahaan, mengonsolidasikan pelaksanaan investasi baru, perluasan, merger, akuisisi, pembubaran afiliasi, konsolidasi manajemen keuangan, dan/atau SDM.

Tak hanya bagi SPLN, tax holiday juga diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat atau regionalnya di IKN. Bagi wajib pajak dalam negeri, tax holiday diberikan atas penghasilan yang diterima dari pelaku usaha atau masyarakat di IKN.

Fasilitas tax holiday diberikan kepada wajib pajak dalam negeri yang mendirikan kantor pusat atau regional di IKN dengan syarat memiliki substansi ekonomi di IKN dan membentuk PT di Indonesia.

Fasilitas tax holiday yang diberikan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang selama 10 tahun pajak. Pada 10 tahun pajak berikutnya, wajib pajak masih berhak menikmati tax holiday sebesar 50% dari PPh badan yang terutang.

Untuk diketahui, rencana pemberian insentif bagi pelaku usaha yang merelokasi kantor ke IKN telah disuarakan sebelumnya oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Kami mendorong kantor pusat atau kantor hub regional bisa berlokasi di IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot pada beberapa waktu yang lalu. (rig)