Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Respons Dinamika Bisnis Global, OECD Rilis Laporan Soal Joint Audit

A+
A-
1
A+
A-
1
Respons Dinamika Bisnis Global, OECD Rilis Laporan Soal Joint Audit

Tampilan depan laporan terbaru Forum on Tax Administration (FTA) OECD bertajuk ‘Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty’.

JAKARTA, DDTCNews – Audit bersama (joint audit) menjadi aspek yang krusial untuk merespons semakin berkembangnya operasi bisnis pada tataran global. Bagaimanapun, imbas dari perkembangan operasi bisnis lintas yurisdiksi ini akan berpengaruh pada aspek perpajakan.

Hal inilah yang menjadi ‘roh’ dari laporan terbaru Forum on Tax Administration (FTA) OECD bertajuk ‘Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty’. Laporan ini dirilis bersamaan dengan agenda Rapat Pleno ke-12 FTA OECD.

Jaap Uijlenbroek, Komisioner Administrasi Pajak dan Bea Cukai Belanda dalam laporan tersebut mengatakan aktivitas produksi serta penjualan barang dan jasa di berbagai yurisdiksi sering memakai rantai pasok yang kompeks dengan struktur organisasi dan pembiayaannya.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

“Aktivitas seperti itu tidak lagi terbatas pada bisnis besar. Ketika peluang perdagangan berkembang, banyak perusahaan kecil yang makin beroperasi di lingkungan lintas batas,” ujarnya seperti dikutip pada Jumat (29/3/2019).

Terhadap situasi ini, administrasi perpajakan perlu beroperasi secara efektif. Setiap pihak perlu bekerja sama secara lebih dekat dan lebih sering satu sama lain untuk memastikan kepatuhan, mengatasi base erosion and profit shifting (BEPS), serta meminimalkan sengketa yang mahal dan lama.

Salah satu bentuk langkah terkoordinasi yang dilakukan adalah melakukan audit dalam kerja sama yang erat dengan yurisdiksi lain. Koordinasi ini bisa dilakukan secara simultan, melalui kehadiran auditor dari yurisdiksi lain atau melalui pembentukan tim audit bersama.

Baca Juga: Kanada Berlakukan Pajak Digital, AS Siapkan Retaliasi

Laporan yang diprakarsai FTA OECD pada awal 2018 ini mengidentifikasi manfaat yang dapat timbul dari penggunaan audit bersama. Selain itu, ada pula bahasan tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua manfaat dapat direalisasikan secara efektif dan efisien bagi untuk otoritas maupun pembayar pajak.

“Ini akan membantu memastikan bahwa alat yang penting dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” imbuh Jaap.

Audit bersama, menurut OECD, merupakan elemen penting dalam memberikan kepastian pajak. Ini memungkinkan administrasi pajak untuk beroperasi secara efisien dan efektif dalam lingkungan yang semakin global.

Baca Juga: Pindah KPP, WP Bisa Kirim Permohonan ke Kantor Pajak Lama atau Baru

Laporan ini menetapkan bentuk paling mutakhir dari kerja sama pajak terkait audit, memberikan praktik terbaik dan mengidentifikasi bidang-bidang yang mungkin untuk diperbaiki. Ada pula beberapa pekerjaan di masa mendatang terkait hal ini yang tidak terbatas pada FTA OECD. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : joint audit, FTA, OECD, sengketa

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Mei 2024 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selepas Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Langsung Temui Prabowo

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:35 WIB
KEANGGOTAAN OECD

Bertemu Sekjen OECD Lagi, Jokowi Bahas Progres Keanggotaan Indonesia

Senin, 27 Mei 2024 | 15:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya