Strategi Mempersiapkan TP Doc 2023 Pasca Terbitnya PP 55/2022

PP 55/2022 mengandung berbagai macam substansi, salah satunya adalah ketentuan instrumen pencegahan penghindaran pajak. Melalui PP ini, diatur bahwa dirjen pajak dapat menerapkan prinsip substance over form untuk menghitung kembali pajak terutang.

Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menghitung kembali pajak yang seharusnya terutang apabila wajib pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun, tetapi melaporkan rugi fiskal selama 3 tahun berturut-turut.

Penghitungan kembali pajak yang seharusnya terutang tersebut dapat dilakukan oleh DJP berdasarkan pembandingan kinerja keuangan atau benchmarking dengan wajib pajak yang sejenis.

Perlu diingat, instrumen antipenghindaran pajak melalui benchmarking tersebut hanya bisa dilakukan terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Lantas, bagaimana dengan persiapan dokumentasi transfer pricing pasca adanya PP 55/2022? Mengingat dalam 3 tahun belakangan ini terdapat ketidakstabilan perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh wajib pajak? Bagaimana strategi jitu untuk penyusunan transfer pricing documentation (TP Doc)?

Temukan jawabannya serta informasi pajak menarik lainnya dalam Bincang Academy di YouTube channel DDTC Indonesia, klik link berikut untuk menyaksikannya:

https://youtu.be/HH0bOYODHdE

Bincang Academy yang mengusung tema Strategi Menyusun TP Doc yang Defendable untuk Tahun Pajak 2023 ini menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Novi Hartanti. Novi adalah Specialist of Transfer Pricing Services DDTC yang sangat berpengalaman dalam penyusunan TP Documentation.

Yuk, kita belajar pajak bersama DDTC Academy! Belajar pajak jadi lebih mudah dan menyenangkan.

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak bersama member DDTC Academy lainnya. (sap)