Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
keringanan pajak

 
Minggu, 05 November 2023 | 08:30 WIB
KOTA SEMARANG
Diskon BPHTB di Kota Semarang dapat dinikmati masyarakat yang hendak mendaftar atau melakukan balik nama tanah dan bangunannya.
Jum'at, 03 November 2023 | 09:30 WIB
KOTA SEMARANG
Guna mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diberikan sebesar 30%.
Minggu, 29 Oktober 2023 | 15:00 WIB
KOTA MEDAN
Pemkot Medan terus berupaya memberikan kemudahan bagi investor melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Kamis, 26 Oktober 2023 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku hingga Desember 2024 ini diberikan untuk penyerahan rumah seharga di bawah Rp2 miliar.
Senin, 09 Oktober 2023 | 09:30 WIB
MALAYSIA
Asosiasi UMKM memohon pemerintah untuk memberikan pengurangan pajak kepada UMKM sebesar 2% atas penghasilan kena pajak RM300.000 atau Rp994,18 juta.
Kamis, 05 Oktober 2023 | 16:00 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di DI Yogyakarta diperpanjang hingga 31 Oktober 2023.
Minggu, 01 Oktober 2023 | 12:30 WIB
KOTA SEMARANG
Pemkot Semarang memperpanjang pemberian diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 10% hingga Oktober 2023.
Minggu, 01 Oktober 2023 | 09:30 WIB
KOTA BATAM
Pada saat bersamaan, Pemkot Batam juga menawarkan diskon 50% untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terkait dengan pemberian hibah.
Jum'at, 29 September 2023 | 16:30 WIB
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ITDC dan MGPA meminta pemerintah daerah untuk menurunkan tarif pajak hiburan atas gelaran MotoGP Mandalika 2023 dari 30 persen menjadi sebesar 15 persen.
Senin, 25 September 2023 | 12:30 WIB
PMK 92/2023
Ketentuan pertanggungjawaban pajak DTP diperbarui agar dapat ditatausahakan dan dikelola secara lebih tertib dan transparan.