Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase
komisi xi

 
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah akan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak pada 2025.
Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Menurut wakil ketua Komisi XI, pemerintah perlu menjabarkan daftar prasyarat yang harus dipenuhi sehingga target tax ratio bisa tercapai.
Senin, 10 Juni 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Ditjen Pajak (DJP) saat ini sedang melakukan pengujian melalui system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT).
Rabu, 05 Juni 2024 | 13:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selain coretax, sistem lainnya seperti CEISA dan Simbara juga diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menambah beban perekonomian.
Minggu, 07 April 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
UU PPN s.t.d.t.d UU HPP mengatur kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.
Minggu, 24 Maret 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% paling lambat pada 1 Januari 2025 diatur dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Rabu, 20 Maret 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
"Kami akan lihat dari sisi timing mengenai kondisi ekonomi, urgensi dari sisi pengenaan, dan target yang sudah ditetapkan dalam APBN," kata menteri keuangan.
Selasa, 19 Maret 2024 | 12:21 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Dalam 2 bulan pertama tahun ini, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp269,02 triliun.
Rabu, 17 Januari 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang lebih tinggi atas jasa hiburan tertentu diberlakukan karena bersifat eksklusif dan memiliki risiko tinggi.
Senin, 02 Oktober 2023 | 14:13 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
PT Hutama Karya bakal mendapatkan alokasi penyertaan modal negara (PMN) paling besar untuk tahun 2023 dan 2024.
1 2 3 4 >