Komisi XI DPR Setujui Usulan Pemerintah soal Alokasi PMN 2023 dan 2024

"Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, dan program pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari kesepakatan rapat kerja ini," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, Senin (2/10/2023).

Sementara itu, usulan PMN tunai tahun anggaran 2023 yang tidak disetujui oleh Komisi XI antara lain PMN senilai Rp10 triliun untuk PLN dan PMN senilai Rp500 miliar untuk PT Bina Karya.

Lebih lanjut, Komisi XI juga memberikan persetujuan atas PMN tahun anggaran 2024 yang diusulkan pemerintah, yaitu Rp18,6 triliun untuk PT Hutama Karya, Rp3,55 triliun untuk IFG, dan Rp6 triliun untuk PT Wijaya Karya.

Komisi XI dan pemerintah juga sepakat membatalkan PMN senilai Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya pada tahun lalu. BUMN Karya tersebut diminta untuk segera melakukan restrukturisasi utang dengan para krediturnya.

Seiring dengan dibatalkannya PMN kepada PT Waskita Karya maka penyelesaian proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi selanjutnya dialihkan ke PT Hutama Karya.

Dengan disetujuinya besaran alokasi PMN 2023 dan 2024 tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi atas PMN yang dikucurkan tersebut.

"Kemenkeu melakukan monitoring dan evaluasi atas PMN yang diberikan kepada BUMN serta kinerja kontrak manajemen. Kemudian, melaporkannya kepada Komisi XI DPR setiap semester," tutur Dolfie.

Menanggapi persetujuan dari Komisi XI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai persetujuan dari Komisi XI akan memperkuat kinerja BUMN yang melaksanakan program prioritas pembangunan.

"Kami bersama Kementerian BUMN akan terus mengawasi pelaksanaan PMN tersebut," ujar Sri Mulyani. (rig)