Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase
pajak global

 
Jum'at, 03 November 2023 | 14:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Beragam kesepakatan yang dicapai oleh Inclusive Framework pada Pilar 2 justru memperlemah desain pajak minimum global.
Jum'at, 13 Oktober 2023 | 13:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Proliferasi DST perlu dihentikan dalam rangka menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih berkepastian.
Kamis, 12 Oktober 2023 | 15:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Setiap yurisdiksi perlu menerapkan pajak minimum global sesuai dengan model rules.
Kamis, 12 Oktober 2023 | 09:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
MLC Pilar 1 menjadi landasan realokasi hak pemajakan menuju yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan multinasional.
Senin, 07 Agustus 2023 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Ada beberapa klausul dalam Pilar 1 dan Pilar 2 yang berpotensi mengurangi nilai pajak terutang korporasi multinasional pada negara berkembang.
Jum'at, 21 Juli 2023 | 11:30 WIB
BELGIA
Tanpa ratifikasi MLC Amount A Pilar 1 oleh AS, potensi tambahan penerimaan pajak bagi yurisdiksi pasar bakal menurun drastis.
Kamis, 20 Juli 2023 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Pilar 1 menjadi landasan dari realokasi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar atas penghasilan yang meski tidak hadir fisiknya di yurisdiksi pasar.
Sabtu, 25 Februari 2023 | 12:30 WIB
PRANCIS
OECD mencatat 27 negara anggota Uni Eropa, Inggris, Swiss, Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura mulai menyusun ketentuan domestik guna mengadopsi Pilar 2.
Kamis, 23 Februari 2023 | 12:00 WIB
SINGAPURA
Masih ada perusahaan di Singapura yang membayar pajak dengan tarif efektif lebih rendah dari 17% akibat pemanfaatan insentif pajak.
Kamis, 16 Februari 2023 | 15:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL
Penerapan Pilar 1 dan Pilar 2 membutuhkan koordinasi yang erat oleh otoritas pajak antaryurisdiksi.