Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

sri mulyani

Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Senin, 24 Juni 2024 | 14:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan tax ratio seperti menerbitkan UU HPP dan pengembangan coretax system.

Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%

Senin, 24 Juni 2024 | 12:17 WIB

KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%

"Beliau [Prabowo] juga memberikan assurance atau keyakinan, arahan, bahwa beliau committed terhadap defisit di bawah 3%,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Dana Rp71 Triliun Disiapkan untuk Program Makan Siang Gratis pada 2025

Senin, 24 Juni 2024 | 11:00 WIB

RAPBN 2025

Dana Rp71 Triliun Disiapkan untuk Program Makan Siang Gratis pada 2025

Anggaran Rp71 triliun tersebut masuk dalam RAPBN 2025 dan tidak akan menambah defisit anggaran yang direncanakan pada kisaran 2,29 - 2,82 persen dari PDB.

Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024

Senin, 24 Juni 2024 | 10:19 WIB

PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024

Penerimaan pajak terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas, terutama produk pertambangan dan CPO.

APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 24 Juni 2024 | 10:01 WIB

APBN 2024

APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani

Tahun ini, pemerintah merancang defisit APBN sejumlah Rp522,82 triliun atau 2,29% dari PDB.

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

Jum'at, 21 Juni 2024 | 12:00 WIB

KEBIJAKAN FISKAL

Pesan Sri Mulyani ke Prabowo Jika Dilantik: Jaga APBN dengan Hati-Hati

Menurut Sri Mulyani, APBN adalah instrumen yang sangat penting bagi pemerintahan siapa saja ke depan.

Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

Senin, 17 Juni 2024 | 09:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

Menurut menteri keuangan, pemerintah akan terus berkoordinasi untuk merumuskan solusi yang dapat membantu industri tekstil di dalam negeri.

Pemda Didorong Pangkas Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah

Minggu, 16 Juni 2024 | 15:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Pemda Didorong Pangkas Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah

Setelah UU HKPD, Sri Mulyani Harap Pemda Bisa Turunkankan Biaya Administrasi dan Kepatuhan Pajak Daerah

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:06 WIB

BERITA PAJAK HARI INI

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Pemerintah baru di bawah presiden-wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Rabu, 12 Juni 2024 | 13:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Perlu Tumbuh 6% - 8% per Tahun

Pendapatan per kapita Indonesia harus dinaikkan dari US$4.806 pada 2023 menjadi US$23.500 agar dapat disebut sebagai negara maju.

< 1 2 3 4 5 6 >

Tag Terkait

#transfer daerah

#retribusi daerah

#belanja daerah

#belanja pegawai

#belanja infrastruktur

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.