Download Peraturan

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB

APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB

PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB

SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

undang-undang

Komisi II DPR Setujui Revisi UU Ibu Kota Negara

Rabu, 20 September 2023 | 14:30 WIB

IBU KOTA NUSANTARA

Komisi II DPR Setujui Revisi UU Ibu Kota Negara

Hanya fraksi PKS yang tidak setuju untuk melanjutkan pembahasan perihal revisi UU Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna,

UU Migas Direvisi, DPR Sebut Pendapatan Negara Bakal Meningkat

Jum'at, 08 September 2023 | 09:00 WIB

UNDANG-UNDANG

UU Migas Direvisi, DPR Sebut Pendapatan Negara Bakal Meningkat

Wakil Ketua Komisi VII juga menilai RUU Migas dapat memberikan tambahan semangat dan motivasi bagi pelaku usaha untuk terus berinvestasi pada sektor migas.

4 RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Termasuk RPJPN 2025-2045

Selasa, 29 Agustus 2023 | 21:45 WIB

UNDANG-UNDANG

4 RUU Baru Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Termasuk RPJPN 2025-2045

DPR juga menyepakati untuk mencoret 9 rancangan undang-undang (RUU) dari Prolegnas 2020-2024.

Pemerintah dan DPR Mulai Proses Revisi UU Ibu Kota Negara

Senin, 21 Agustus 2023 | 18:30 WIB

IBU KOTA NUSANTARA

Pemerintah dan DPR Mulai Proses Revisi UU Ibu Kota Negara

Revisi UU Ibu Kota Negara diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Atasi Tumpang Tindih Wewenang, Otorita: UU IKN Perlu Direvisi

Jum'at, 04 Agustus 2023 | 18:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Atasi Tumpang Tindih Wewenang, Otorita: UU IKN Perlu Direvisi

Otorita IKN berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, dan penyelenggaraan IKN

UU Ibu Kota Negara Direvisi, Mekanisme Penganggaran Otorita IKN Diubah

Jum'at, 04 Agustus 2023 | 15:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

UU Ibu Kota Negara Direvisi, Mekanisme Penganggaran Otorita IKN Diubah

Otorita IKN bakal dapat memperoleh pembiayaan utang dari pinjaman pemerintah pusat, pemda lain, bank dan non-bank, luar negeri, hingga obligasi.

Revisi UU IKN Ditargetkan Selesai Dibahas Oktober 2023

Jum'at, 04 Agustus 2023 | 14:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Revisi UU IKN Ditargetkan Selesai Dibahas Oktober 2023

Terdapat beberapa poin perubahan yang akan dibahas dalam revisi UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut.

Mahfud Klaim Supres RUU Perampasan Aset Sudah Disampaikan ke DPR

Minggu, 07 Mei 2023 | 14:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mahfud Klaim Supres RUU Perampasan Aset Sudah Disampaikan ke DPR

Surpres telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dikirimkan kepada DPR pada 4 Mei 2023.

Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Jadi Kunci Indonesia Masuk FATF

Minggu, 16 April 2023 | 15:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mahfud MD: RUU Perampasan Aset Jadi Kunci Indonesia Masuk FATF

Saat ini, draf RUU Perampasan Aset telah ditandatangani oleh 6 kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Jokowi: RUU Perampasan Aset Diperlukan untuk Berantas Korupsi

Rabu, 05 April 2023 | 16:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: RUU Perampasan Aset Diperlukan untuk Berantas Korupsi

RUU Perampasan Aset bakal membantu pemerintah untuk merampas aset terpidana korupsi setelah tersangka dinyatakan terbukti bersalah.

Tag Terkait

#presiden jokowi

#ruu perampasan aset

#prolegnas prioritas

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.