Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

“Pandemi telah mempersempit ruang fiskal untuk belanja pembangunan Indonesia karena pendapatan negara yang rendah,” kata Satu Kahkonen, Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam keterangan resminya, Jumat (24/6/2022).

Satu Kahkonen mengatakan reformasi fiskal akan mendukung pemulihan pascapandemi dengan menciptakan pemasukan yang lebih banyak dan mendukung perbaikan mutu belanja. Pembiayaan baru ini, sambungnya, akan mendukung berbagai reformasi signifikan yang telah dilakukan Indonesia.

“Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan hasil pembangunan, serta membantu transisi Indonesia menuju energi rendah karbon dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pembiayaan baru ini sejalan dengan Country Partnership Framework (CPF) World Bank untuk Indonesia 2021-2025, khususnya tujuan strategis terkait penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.

Terlepas dari kemajuan yang mengesankan selama beberapa dekade terakhir, pembangunan Indonesia masih menghadapi tantangan. Sebagian tantangan disebabkan adanya pandemi Covid-19, terutama dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Sebagian aspek disebabkan lebih rendahnya tingkat penerimaan pajak ketika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada belanja anggaran pembangunan untuk investasi publik, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Oleh karenanya, reformasi kebijakan dan administrasi pajak serta belanja publik merupakan prasyarat penting bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan prioritas pembangunannya. Dukungan World Bank dalam Indonesia Fiscal Reform Development Policy Loan ini akan mencakup 2 pilar.

Pilar pertama bertujuan meningkatkan penerimaan melalui peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), khususnya individu yang berpenghasilan tinggi, dan dengan merasionalkan pembebasan pajak. Pilar ini juga akan memperkenalkan pajak karbon yang akan mendukung ekonomi rendah karbon dengan mengenakan pajak emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

Pilar kedua bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam hal sistem transfer fiskal, memperkuat hubungan antara perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan anggaran.

Upaya ini akan membantu meningkatkan pendanaan untuk daerah yang lebih padat penduduknya serta meningkatkan hasil belanja pembangunan. Selain itu, pendanaan juga akan lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejak 2019, Pemerintah Indonesia telah berfokus pada reformasi pajak dan belanja publik.

“Dukungan dari World Bank akan membantu memperkuat kesinambungan fiskal pemerintah Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang luas pascapandemi, dan membantu mengurangi kemiskinan,” ujar Sri Mulyani. (kaw)