UU HPP Berlaku, Pinjol Bisa Ditunjuk Sebagai Pemotong Pajak

"Perkembangan TIK memunculkan pihak-pihak yang memiliki posisi strategis. Pihak ini oleh pemerintah bisa ditetapkan sebagai pemotong/pemungut pajak atas suatu transaksi," katanya, dikutip pada Jumat (5/11/2021).

Rumadi memaparkan pihak yang memiliki peran strategis dalam transaksi elektronik di antaranya adalah penyedia jasa P2P lending. Dia menerangkan proses bisnis P2P lending tidak bertindak sebagai pemberi pinjaman atau yang menerima pinjaman.

Meski demikian, penyedia jasa memiliki peran strategis sebagai wadah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Artinya, penyedia jasa atau pihak ketiga ini yang tentunya memiliki akses informasi atau catatan tentang suatu transaksi.

Contoh lain adalah penyedia layanan perdagangan melalui saluran elektronik (marketplace). Perannya serupa dengan P2P lending. Dengan demikian, marketplace juga memiliki peran strategis sehingga dapat ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

"Posisi ini sangat strategis maka ke depannya penyedia jasa P2P lending akan dapat ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak," jelas Rumadi.

Seperti diketahui, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak diatur dalam Pasal 32A UU KUP yang diubah dalam UU HPP. Beleid tersebut memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak.

Pihak lain yang dapat ditunjuk merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi. (rig)