WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

"Setelah pandemi berakhir, sertifikat elektronik harus disampaikan langsung oleh salah satu pengurus dengan menyampaikan formulir perpanjangan sertifikat elektronik dan dokumen pendukungnya ke loket TPT," kata Vera, seorang petugas TOT KPP Madya Tangerang dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (25/4/2024).

Penjelasan Vera di atas merespons kedatangan seorang perwakilan wajib pajak badan yang datang langsung ke KPP Madya Tangerang. Dirinya menanyakan prosedur perpanjangan sertel yang sudah kedaluwarsa.

"Kami ingin memperpanjang sertifikat elektronik, namun saat akan mengajukan di aplikasi e-Nofa, kami tidak menemukan menu perpanjangan sertifikat elektronik," kata Suryanto selaku Direktur PT Esta Dana Ventura.

Setelah melakukan pengecekan berkas yang disampaikan dan dianggap lengkap, petugas pajak melakukan verifikasi identitas dan foto dokumentasi direktur tersebut sebagai bukti kehadirannya.

Perlu dicatat, prosedur perpanjangan sertel sama dengan permintaan pertama kali sesuai dengan ketentuan pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PER-04/PJ/2020.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) PER-04/PJ/2020, masa berlaku sertel adalah 2 tahun sejak tanggal sertel itu diberikan oleh DJP. Wajib pajak dapat mengajukan permintaan sertel baru ke DJP dengan sejumlah alasan.

Pertama, akan/telah berakhirnya masa berlaku sertel. Kedua, terjadinya penyalahgunaan sertel. Ketiga, terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan sertel. Keempat, tidak diketahuinya –atau lupa—passphrase sertel. Kelima, adanya sebab lain sehingga wajib pajak harus meminta sertel baru.

Permintaan sertel baru dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permintaan sertifikat elektronik yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 PER-04/PJ/2020.

“Masa berlaku sertifikat elektronik yang telah diterbitkan sertifikat elektronik baru sebagaimana … dinyatakan berakhir saat sertifikat elektronik baru diterbitkan,” bunyi penggalan Pasal 44 ayat (4) PER-04/PJ/2020.

PER-04/PJ/2020 juga memuat ketentuan jika terhadap wajib pajak dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik berdasarkan pada permohonan atau secara jabatan. Dalam kondisi ini, masa berlaku sertel berakhir bersamaan dengan dilakukannya penghapusan NPWP. (sap)