Ada Penyesuaian Tarif, Layanan Pembayaran PBB Ditutup Sementara

"Sehubungan dengan adanya perbaikan layanan teknologi informasi pajak daerah dan penyesuaian tarif berdasarkan Perda 1/2024 maka layanan pajak di sektor tersebut belum bisa kita lakukan saat ini," katanya, dikutip Jumat (9/2/2024).

Dengan berlakunya Perda 1/2024, tarif PBB-P2 dinaikkan dari 0,1% untuk objek dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kurang dari Rp1 miliar dan 0,2% untuk objek dengan NJOP lebih dari Rp1 miliar menjadi sebesar 0,3%.

Alek menambahkan masyarakat dapat kembali mengakses layanan pembayaran PBB pada 12 Februari 2024.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Layanan akan kami buka kembali pada 12 Februari mendatang," tuturnya seperti dilansir riaupos.jawapos.com.

Sebagai informasi, UU N. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membatasi tarif PBB yang diterapkan oleh pemkab/pemkot maksimal sebesar 0,5%.

Dasar pengenaan PBB adalah 20% hingga 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Sementara itum NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling kecil senilai Rp10 juta untuk setiap wajib pajak.

Persentase NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB ditetapkan oleh pemkab/pemkot dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan dari objek PBB.

"Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak, misal objek pajak yang dipakai semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-nya akan lebih rendah ketimbang objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial," bunyi ayat penjelas dari Pasal 13 ayat (2) huruf b PP 35/2023. (rig)