Awalnya untuk Kurangi Penggelapan Pajak, Program Cashback Ditangguhkan

"Biaya belanja pemerintah akan mencapai €5 miliar (Rp85,8 triliun) pada akhir 2022 jika program [cashback pembayaran elektronik] terus berlaku," katanya, dikutip pada Senin (5/7/2021).

Faktor lain yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah program cashback pembayaran elektronik rawan penyalahgunaan. Program tersebut memberikan cashback 10% untuk nilai pembayaran hingga €150.

Syarat pemberian cashback antara lain melakukan minimal 50 pembayaran secara elektronik. Skema tersebut rawan penyalahgunaan dengan membagi pembayaran tunggal menjadi banyak tagihan pembayaran online agar cepat mencapai minimal 50 transaksi secara online.

Program itu sebenarnya merupakan cara pemerintah memindahkan proses transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menjadi pembayaran elektronik. Program tersebut juga dimaksudkan untuk melawan praktik penghindaran pajak yang selama ini dilakukan melalui transaksi melalui uang kartal.

Seperti dilansir Tax Notes International, bank sentral Eropa telah menyampaikan keluhan tentang program cashback pembayaran elektronik. Pasalnya, program tersebut berpotensi membahayakan sistem pembayaran tunai.

Otoritas moneter Uni Eropa meminta Italia agar menerapkan kebijakan yang tepat sasaran jika ingin melakukan pembatasan penggunaan uang kertas pada zona euro. Hal tersebut merujuk pada mekanisme pembayaran tunai yang masih menjadi alat transaksi sah di Uni Eropa. (kaw)