Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Otoritas Ini Gencarkan Pengawasan Pajak Para Pedagang di e-Commerce

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Ini Gencarkan Pengawasan Pajak Para Pedagang di e-Commerce

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam menggencarkan pengawasan kepatuhan pajak para pedagang yang memasarkan produknya melalui mekanisme live streaming di e-commerce.

Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengatakan pedagang yang melakukan live streaming di e-commerce wajib membayar pajak. Potensi pajak dari kegiatan perdagangan online ditaksir mencapai ratusan miliar dong Vietnam.

"Live streaming merupakan kegiatan bisnis yang mendatangkan penghasilan. Setiap penjual yang melakukan live streaming di e-commerce harus membayar pajak," katanya, dikutip pada Minggu (9/6/2024).

Baca Juga: Belum Ada Update Aplikasi, e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit

Saat ini, lanjut Duc Chi, pemerintah mulai fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari e-commerce. Sejalan dengan maraknya perdagangan online, fitur promosi produk melalui live streaming di e-commerce juga makin ramai dimanfaatkan pedagang.

Menurutnya, fiskus saat ini juga diarahkan untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku perdagangan di e-commerce. Sejauh ini, kegiatan perdagangan di e-commerce ini dapat dilakukan oleh orang pribadi, UMKM, dan badan.

Duc Chi mengaku otoritas telah memeriksa 31.500 wajib pajak, baik orang pribadi, UMKM, maupun badan di e-commerce pada 2021 hingga 2023. Dari angka tersebut, 22.000 kasus telah ditindaklanjuti dan menambah penerimaan pajak hampir VND3 triliun atau sekitar Rp1,91 triliun.

Baca Juga: Jenis-Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP Nihil atau Lebih Bayar

Seperti dilansir sggp.org.vn, Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Tran Quoc Phuong sebelumnya menyatakan tren pengembangan usaha di Vietnam terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, pemerintah mencatat ada 98.800 perusahaan baru yang mendaftar untuk berdiri dan mulai beroperasi.

Menurutnya, pemerintah telah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan penyederhanaan prosedur administrasi serta kebijakan moneter. Kebijakan tersbeut kemudian dikombinasikan dengan kebijakan fiskal untuk meningkatkan iklim berusaha. (rig)

Baca Juga: NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, e-commerce, kepatuhan pajak, pengawasan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 30 Juni 2024 | 13:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tunggu Coretax Siap, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dilakukan Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Kepatuhan Kooperatif, Penerapan CRM Perlu Didukung dengan TCF

Minggu, 30 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pajak Penghasilan Suami-Istri secara Terpisah

Minggu, 30 Juni 2024 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Setor Daftar Piutang yang Tak Bisa Ditagih ke DJP, Wajib Cantumkan Ini

berita pilihan

Senin, 01 Juli 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Ada Update Aplikasi, e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pajak yang Dapat Diterbitkan SKP Nihil atau Lebih Bayar

Senin, 01 Juli 2024 | 14:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Kemiskinan Turun Jadi 9,03 Persen dan Gini Ratio 0,379

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN MAGELANG

PBJT Ditetapkan 10 Persen, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Magelang

Senin, 01 Juli 2024 | 13:00 WIB
PER-6/PJ/2024

NIK Langsung Jadi NPWP Saat Pendaftaran, WP Tetap Dapat NPWP 15 Digit

Senin, 01 Juli 2024 | 12:30 WIB
TARIF BEA KELUAR CPO

Harga CPO Menguat, Tarif Bea Keluarnya Naik Jadi US$33 per Ton

Senin, 01 Juli 2024 | 12:16 WIB
PER-6/PJ/2024

Pernyataan Resmi DJP Soal NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai Hari Ini

Senin, 01 Juli 2024 | 12:00 WIB
PER-6/PJ/2024

Catat! Ada 7 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Mulai 1 Juli

Senin, 01 Juli 2024 | 11:43 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Pemotong PPh Tidak Repot Kirim Manual