Bantu Pihak Lain Padankan NIK-NPWP, DJP Sediakan Virtual Help Desk

"Virtual help desk berisi anggota-anggota kami yang bisa menjawab pertanyaan secara online, kira-kira terkait dengan isu pemadanan NIK dan NPWP," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).

Pihak lain yang dimaksud ialah pihak-pihak selain DJP yang mensyaratkan penggunaan NPWP untuk kepentingan administrasi ketika memberikan pelayanan. Misal, perbankan, kementerian, dan lain sebagainya.

Hingga saat ini, lanjut Suryo, terdapat sebanyak 58,2 juta NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP. Rencananya, NIK mulai digunakan secara penuh dalam pelaksanaan administrasi perpajakan mulai 1 Januari 2024.

Penggunaan NIK sebagai NPWP Berlaku Penuh Mulai 2024

Untuk diketahui, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mensyaratkan NPWP harus mulai menggunakan NIK sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024.

"Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud," bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf c PMK 112/2022.

Layanan administrasi yang dimaksud antara lain layanan pencairan dana pemerintah, ekspor dan impor, perbankan dan sektor keuangan lainnya, pendirian badan usaha, perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintah selain oleh DJP, serta layanan lainnya yang mensyaratkan NPWP.

Menjelang implementasi NIK sebagai NPWP pada 1 Januari 2024, otoritas pajak diwajibkan untuk memberikan layanan kepada pihak lain guna membantu pihak tersebut melakukan pemadanan NIK dan NPWP.

Layanan diberikan oleh DJP secara elektronik berdasarkan permintaan dari pihak lain. Layanan yang diberikan mencakup NPWP 15 digit dan NPWP cabang serta nama wajib pajak. (rig)