Baru Rilis, Peringkat Konsultan Pajak Transfer Pricing 2024 Indonesia
JAKARTA, DDTCNews – International Tax Review (ITR) kembali merilis peringkat konsultan pajak transfer pricing 2024. Pemeringkatan oleh lembaga kredibel yang berbasis di London tersebut mencakup lebih dari 140 yurisdiksi di dunia, termasuk Indonesia.
Dalam laman resminya, ITR mengatakan praktisi pajak bekerja dalam multidisiplin ilmu. Oleh karena itu, peringkat yang dibuat mencakup firma hukum, konsultan, dan kelompok advisory untuk mewakili seluruh pengalaman dan keterampilan.
Penentuan peringkat didasarkan pada survei. Peringkat disusun berdasarkan penelitian terhadap 3 pilar dasar, yaitu practical evidence (bukti praktik), peer feedback (umpan balik rekan sejawat), dan client feedback (umpan balik klien).
Beberapa indikator yang masuk di dalamnya antara lain reputasi baik di negara tempat menjalankan kegiatan usaha, portofolio pekerjaan yang bervariasi, pemberian jasa transfer pricing yang luas, serta kepemilikan klien dari berbagai sektor industri. Jaringan internasional juga indikator yang dilihat.
Untuk penelitian kali ini, ITR menjangkau lebih dari 25.000 klien dan 4.800 praktisi untuk mendapatkan feedback. Hasil dari penelitian adalah peringkat untuk lebih dari 4.700 perusahaan dan peringkat lebih dari 140 yurisdiksi.
Survei dilakukan melalui penelitian dan wawancara terhadap para praktisi dan pengguna jasa. Berikut daftar peringkat konsultan pajak transfer pricing di Indonesia pada 2024.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Belum Ada Update Aplikasi, e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Pernyataan Resmi DJP Soal NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai Hari Ini
Catat! Ada 7 Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK Mulai 1 Juli
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
Elia Mustikasari
Senin, 28 Agustus 2023 | 20:12 WIB