Belanja Perpajakan 2020 Turun Jadi 1,52% PDB, Begini Penjelasan BKF

“Meskipun sedikit menurun dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun 2019, perlu diketahui bahwa kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi di tahun 2020 semakin beragam di luar yang telah diberikan oleh pemerintah di tahun sebelumnya,” ujar Febrio dalam keterangan resmi, Sabtu (25/12/2021).

Beberapa insentif yang diberikan pada masa pandemi antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Insentif-insentif ini tidak seluruhnya termasuk dalam kategori belanja perpajakan.

Di samping itu, lanjut Febrio, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap ekonomi berupa penurunan tarif PPh badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% sejak tahun pajak 2020. Penurunan ini dikategorikan sebagai perubahan benchmark belanja perpajakan bagi jenis PPh.

Dengan demikian, sambungnya, penurunan estimasi belanja perpajakan 2020 bukan dikarenakan berkurangnya dukungan pemerintah. Penurunan itu lebih dipengaruhi menurunnya konsumsi serta profitabilitas perusahaan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga menurunkan basis pemajakan dan menyebabkan rendahnya pemanfaatan fasilitas perpajakan,” imbuh Febrio.

Kendati demikian, terdapat peningkatan dukungan fasilitas perpajakan untuk jenis pajak bea masuk. Hal ini terutama ditujukan untuk mendukung ketersediaan alat kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Febrio mengatakan berbagai perubahan besar dalam perekonomian menjadi momen yang tepat untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam laporan. Penyesuaian itu baik dalam hal teknis penghitungan maupun sistematika pelaporan.

Perubahan basis data, penyesuaian benchmark, serta penyesuaian beberapa asumsi seperti tingkat kepatuhan telah mengubah besaran belanja perpajakan untuk tahun 2016 – 2019 yang telah dilaporkan sebelumnya. Simak pula artikel ‘Laporan Belanja Perpajakan 2020 Dirilis, Download Lewat Sini’. (kaw)