Bukti Potong PPh 21 Bisa Diunduh Sebelum SPT Dilaporkan

Fungsional Pranata Komputer Pertama Direktorat TIK DJP Ardhito Suryo Nugroho mengatakan fitur ini disediakan berdasarkan evaluasi yang dilakukan DJP atas e-bupot unifikasi dan e-bupot instansi pemerintah.

"Pada e-bupot unifikasi dan e-bupot instansi pemerintah, itu bukti potongnya bisa di-download setelah melaporkan SPT. Kami merasa ternyata tidak efektif kalau download all bupotnya harus menunggu SPT dilaporkan," ujar Ardhito dalam Taxlive, dikutip Jumat (16/2/2024).

Oleh karena itu, pengunduhan seluruh bukti potong PPh Pasal 21 bisa dilakukan lewat aplikasi e-bupot 21/26 sebelum pelaporan SPT. "Tidak harus menunggu SPT dilaporkan. Jadi nanti di menu SPT kita bisa download all bupot tanpa harus menunggu SPT dilaporkan. Jadi langsung bisa download all bupot yang sudah dilakukan posting," ujar Ardhito.

Untuk diketahui, jenis-jenis bukti potong PPh Pasal 21 berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 antara lain bukti potong PPh Pasal 21 tidak final atau PPh Pasal 26 (form 1721-VI), bukti potong PPh Pasal 21 final (form 1721-VII), bukti potong PPh Pasal 21 bulanan (form 1721-VIII), dan bukti potong PPh Pasal 21 pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun berkala (form 1721-A1).

Bukti potong form 1721-VI dan form 1721-VII harus diberikan kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan bukti potong. Bukti potong form 1721-VIII harus diberikan kepada penerima penghasilan paling lama sebulan setelah masa pajak berakhir.

Adapun bukti potong form 1721-A1 harus diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah masa pajak terakhir.

Khusus untuk masa pajak Januari 2024, pemotong pajak diperbolehkan untuk memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan paling lambat pada 31 Maret 2024.

Saat ini, aplikasi e-bupot 21/26 sudah memiliki fitur pembuatan bukti potong form 1721-VI, form 1721-VII, dan form 1721-VIII. Namun, fitur pembuatan bukti potong form 1721-A1 masih belum tersedia hingga saat ini. (sap)