Coretax DJP, Layanan Pajak dari PJAP Masih Bisa Digunakan?

“Layanan PJAP masih dapat digunakan wajib pajak karena DJP masih berkerja sama dengan PJAP. Pada proses pengembangan, DJP melakukan interkoneksi dengan PJAP,” tulis otoritas pajak dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (28/6/2024).

Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020, PJAP yang ditunjuk wajib menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi perpajakan. Layanan ini terdiri atas:

• pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi karyawan;
• penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik;
• penyelenggaraan e-faktur host-to-host (H2H);
• penyediaan aplikasi pembuatan kode billing;
• penyediaan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik; dan
• penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2A) PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020, PJAP yang ditunjuk dapat menyelenggarakan layanan yang terdiri atas:

• pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan;
• penyediaan layanan validasi status wajib pajak; dan
• penyediaan layanan aplikasi perpajakan lainnya sepanjang telah disetujui DJP.

“Penyedia jasa aplikasi perpajakan yang ditunjuk … dapat menyelenggarakan layanan penyediaan aplikasi penunjang,” bunyi penggalan Pasal 2 ayat (3) PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020

DJP melakukan pengawasan terhadap PJAP atas pemenuhan persyaratan serta ketentuan kewajiban dan larangan. Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dalam 1 tahun kalender.

Adapun pengawasan itu terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan untuk tujuan tertentu. Pengawasan rutin dilakukan untuk seluruh PJAP pada periode pengawasan yang sama. Pengawasan rutin diberitahukan kepada PJAP menggunakan Surat Pemberitahuan Pengawasan Rutin PJAP.

Sementara pengawasan untuk tujuan tertentu dilakukan untuk PJAP tertentu jika PJAP tersebut terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan ketentuan persyaratan Pasal 3 dan/atau ketentuan kewajiban dan larangan dalam Pasal 12 PER-11/PJ/2019 s.t.d.d. PER-10/PJ/2020.

Pengawasan untuk tujuan tertentu dilakukan atas PJAP yang ditentukan berdasarkan pada informasi dan/atau usulan dari unit kerja di lingkungan DJP. Penentuan juga bisa berdasarkan pada informasi dari wajib pajak atau pihak lain. Simak SE-48/PJ/2021.

Adapun penerapan (deployment) CTAS direncanakan pada akhir 2024. Pada saat ini, coretax masuk fase pengujian melalui kegiatan system integration testing (SIT) dan functional verification testing (FVT). Simak ‘Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024’. (kaw)