Dies Natalis Ke-3, Kampus FIA UI Gelar Orasi Ilmiah
Ilustrasi. (FIA UI)
DEPOK, DDTCNews – Dalam rangka memperingati dies natalis ke-3, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menyelenggarakan ‘Orasi Ilmiah’ bertema Peran Reformasi Sektor Publik dalam Pembangunan Ekonomi di Era Disruptif dan Megatrend Global.
Agenda ini mengundang Mantan Wakil Presiden RI periode 2009-2014, Prof. Dr. Boediono, sebagai pembicara dalam acara yang akan digelar pada 13 April 2018 di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) Fisip UI Depok mulai pukul 09:00-11:00 WIB.
Orasi Ilmiah FIA UI ini membahas mengenai era disruptif dan megatrend global yang ditinjau dalam kacamata ekonomi pembangunan, serta dari perspektif reformasi sektor publik.
Acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Setiap peserta yang berpartisipasi dalam Orasi Ilmiah FIA UI ini akan menerima sertifikat keikutsertaan seminar dan makanan ringan.
Bagi peserta yang ingin berpartisipasi bisa mengunjungi laman http://bit.ly/RegOrasiIlmiahFIAUI18 untuk registrasi. Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi akun sosial media instagram @ilmuadministrasiui, facebook.com/FIAUNIVINDONESIA, line @FIAUI, atau surel [email protected].
Di samping itu, agenda ini menjadi salah satu dari serangkaian acara yang diselenggarakan oleh FIA UI, baik agenda diskusi, seminar, bursa kerja, peluncuran buku, pemberian beasiswa, sosialisasi pendidikan, hingga kompetisi perpajakan. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Babak Final PERTAPSI Tax Competition Bakal Digelar di Menara DDTC
Mau Ikut Webinar ADIT Asia Tenggara? Profesional DDTC Jadi Pembicara
FEB UI Gelar Seminar Pasar Modal Internasional, Terbuka dan Gratis!
Pahami Aturan Baru Pemotongan PPh 21 dan Contoh Kasus di Webinar Ini
berita pilihan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
