DJP: NITKU Baru akan Diimplementasikan Saat Coretax Berjalan

"NITKU itu dipakai untuk coretax sebetulnya. Kayak 16 digit itu [NPWP], kalau cabangnya NITKU. Jadi sebetulnya itu dipakai di mana? Konteksnya kan coretax, sekarang ini kita padan-padankan. Kalau memang bisa sekali, ya sekali kita jalanin, kalau belum ya kita transisikan," kata Suryo selepas rapat bersama Komisi XI, Rabu (5/6/2024).

Sembari menunggu implementasi NITKU dan coretax, DJP juga sedang melakukan penyesuaian regulasi. Pasalnya, saat ini masih banyak regulasi DJP yang memuat ketentuan NPWP cabang, bukan NITKU. Contoh, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 yang masih mengatur tentang NPWP cabang dan tidak memuat ketentuan tentang NITKU.

"Itu kan nanti akan dilakukan perbaikan, tenang saja," ujar Suryo.

Untuk diketahui, NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. NITKU terdiri 22 digit yang terdiri dari 16 digit NPWP dan 6 digit nomor urut cabang.

Dengan NITKU, pelaksanaan hak dan kewajiban pajak nantinya akan dilaksanakan oleh wajib pajak sepenuhnya menggunakan NPWP pusat. NITKU hanyalah nomor identitas yang berperan sebagai penanda lokasi tempat kegiatan usaha yang berbeda dari lokasi utama.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023, NITKU baru akan digunakan sebagai pengganti NPWP cabang mulai 1 Juli 2024.

"Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024 ... wajib pajak menggunakan NITKU sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan," bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK 112/2022 s.t.d.d PMK 136/2023.

Sebelum NITKU mulai berlaku, DJP akan memberikan NITKU sebagai pengganti dari NPWP cabang. NITKU dari setiap cabang sudah tersedia pada menu Daftar WP Cabang dalam profil wajib pajak di DJPOnline. (sap)