Duh, Ratusan Kendaraan Dinas Tunggak Pajak

Sementara itu, tunggakan PKB dari kendaraan roda empat milik pemkot mencapai 80 unit. Tunggakan pajak mobil dinas tersebut mencapai Rp118,3 juta. "Dari jumlah kendaraan itu, ada kendaraan yang dilaporkan hilang, rusak dan sudah dilelang," katanya dikutip pada Selasa (18/5/2021).

Aidi menyampaikan Samsat telah mengirim surat teguran kepada bagian umum dan bagian aset Setda Kota Bima. Menurutnya, hasil dari teguran tersebut hanya beberapa unit kendaraan yang dilunasi tunggakan pajaknya ke kas Pemprov NTB.

Dia menegaskan tunggakan pajak kendaraan dinas menjadi contoh yang tidak baik bagi kepatuhan pembayaran PKB di NTB khususnya di Kota Bima. Pemkot juga ikut dirugikan dengan besarnya tunggakan pajak kendaraan yang terdaftar di daerahnya.

Pasalnya, hasil pungutan PKB ikut dinikmati oleh pemerintah kabupaten/kota Sebanyak 30% hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor masuk kas kabupaten/kota sebagai bentuk dana bagi hasil pajak Pemprov NTB. "Mereka seolah tidak punya niat baik mau bayar pajak kendaraan," ungkapnya.

Aidi menambahkan tunggakan pajak kendaraan milik Pemkot Bima bervariasi mulai dari satu tahun hingga beberapa tahun pajak. Dia menyebutkan ada kendaraan dinas yang ditilang karena menunggak pembayaran pajak.

"Jika dalam waktu dekat mereka [Pemkot Bima] tidak mau melunasi pajak kendaraan, maka akan dikeluarkan surat peringatan," imbuhnya seperti dilansir kahaba.net. (Bsi)