Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Gaji ASN Naik, Pagu Belanja Kemenkeu 2024 Bertambah Rp355 Miliar

A+
A-
0
A+
A-
0
Gaji ASN Naik, Pagu Belanja Kemenkeu 2024 Bertambah Rp355 Miliar

Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI beraktivitas pada hari pertama masuk kerja kebijakan bekerja dari rumah di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pagu anggaran Kementerian Keuangan pada RAPBN 2024 dinaikkan senilai Rp355 miliar. Anggaran naik menjadi Rp48,7 triliun akibat kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 8%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan gaji tersebut dinikmati oleh 78.520 pegawai dan akan digunakan untuk mendukung program pengelolaan kebijakan fiskal, penerimaan, belanja, perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko.

"Semoga persetujuan [kenaikan gaji] makin menambah semangat jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Kamis (14/9/2023).

Baca Juga: Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Selain Kementerian Keuangan, anggaran belanja Badan Pusat Statistik (BPS) naik Rp73,28 miliar menjadi Rp4,76 triliun, sedangkan anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) naik senilai Rp25,38 miliar menjadi Rp2,33 triliun.

"Ini akan menjadi penyemangat bagi kami," ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), belanja pada lembaga tersebut naik senilai Rp51,3 miliar menjadi menjadi Rp244,78 miliar.

Baca Juga: Sempurnakan Probis Pajak, Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

Kenaikan senilai Rp1,3 miliar digunakan untuk melaksanakan kebijakan kenaikan gaji ASN, sedangkan kenaikan senilai Rp50 miliar akan digunakan untuk mendanai program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dalam pengadaan barang dan jasa.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita," ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi. (sap)

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ASN, PNS, birokrasi, kenaikan gaji, pensiunan, Sri Mulyani, APBN 2024, anggaran belanja

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 19:00 WIB
REFORMASI BIROKRASI

RPP Disusun, Pengembangan Kompetensi ASN Bakal Berbasis Pemagangan

Selasa, 25 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Automatic Adjustment Lanjut ke 2025, Program K/L Dijamin Tak Terganggu

Selasa, 25 Juni 2024 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak, Tim Prabowo-Gibran Dalami Rencana Tarif PPN 12%

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama