Hati-Hati Penipuan Jasa Unlock IMEI, Bea Cukai Jelaskan Ini
Layanan Cek IMEI.
JAKARTA, DDTCNews - Masyarakat diminta hati-hati jika ada tawaran jasa pendaftaran nomor IMEI atau unlock IMEI. Jasa tersebut kini banyak ditemui lewat iklan di media sosial. Sasarannya, pemilik gadget bekas yang dibeli dari luar negeri atau ex-inter.
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menjelaskan bahwa pendaftaran IMEI hanya bisa dilakukan atas gadget, misalnya ponsel, yang dibeli di luar negeri sebagai barang bawaan penumpang atau dikirim sebagai barang kiriman dari luar negeri.
"Registrasikan IMEI secara resmi agar terhindari dari kerugian hingga modus penipuan. Registrasi IMEI melalui Bea Cukai hanya berlaku untuk HKT (handphone, komputer genggam, dan tablet) yang diimpor melalui barang bawaan penumpang dan barang kiriman luar negeri," cuit contact center DJBC melalui media sosial, dikutip pada Sabtu (17/2/2024).
Artinya, gawai yang baru dibeli di Indonesia seperti produk iPhone ex inter tidak bisa didaftarkan IMEI-nya melalui Bea Cukai.
"Maka dari itu sebelum melakukan transaksi, silakan cek dulu IMEI-nya melalui laman imei.kemenperin.go.id," kata DJBC.
Apabila saat dicek ternyata IMEI produk iPhone ex inter tidak terdaftar, masyarakat diimbau tidak membelinya. Alasannya, produk dengan IMEI tak terdaftar berisiko mengalami hilang sinyal akibat IMEI terblokir.
Di sisi lain, jika masyarakat membeli iPhone secara mandiri di luar negeri kemudian dibawa ke Indonesia, pendaftaran IMEI bisa dilakukan melalui laman beacukai.go.id atau aplikasi Mobile Beacukai saat tiba di Indonesia.
Apabila formulir pendaftaran sudah diisi, pemilik ponsel akan mendapat QR Code pendaftaran. Pemilik ponsel kemudian bisa menunjukkan QR Code tersebut kepada petugas Bea Cukai saat kedatangan di Indonesia. Dokumen lain yang juga perlu ditunjukkan adalah paspor, boarding pass, dan invoice pembelian gawai. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
DJBC Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas, Pelaku Lompat ke Sungai
Bea Cukai Ungkap Manfaat AEO ke Ekonomi, Amankan Rantai Pasok Global
DJBC Siapkan 2 Strategi dalam Penyelesaian Keberatan dan Banding 2025
berita pilihan
Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP
Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data
Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB
Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara
Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun
Oman Bakal Jadi Negara Teluk Pertama yang Pungut PPh Orang Pribadi
Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?
