Hilirisasi Industri Dikebut, Paket Kombo Insentif Fiskal Disiapkan

"Status KEK yang dimiliki KI JIIPE Gresik juga memberikan tambahan fasilitas bagi tenant yang memiliki nilai tambah tinggi, antara lain kesiapan infrastruktur dan insentif fiskal maupun nonfiskal di dalam KEK," katanya dikutip Rabu (13/10/2021).

Agus mengatakan insentif fiskal yang diberikan di antaranya pengurangan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) tidak dipungut atau dibebaskan, pembebasan bea masuk, serta tidak dipungutnya pajak dalam rangka impor. Sementara dari sisi nonfiskal, para tenant di KEK akan dipermudah dalam hal ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain sebagainya.

JIIPE Gresik ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah (PP) 71/2021. PT Freeport Indonesia sebagai salah satu tenant di dalam kawasan industri tersebut berencana melakukan pembangunan smelter untuk hilirisasi dan pemurnian mineral yang bernilai tambah tinggi.

Agus menyebut KEK JIIPE Gresik menjadi kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan total area 3.000 hektare yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, kota komersial, serta perumahan. JIIPE Gresik juga akan menjadi salah satu hub industri paling strategis di Indonesia dan Asia Pasifik.

Menurutnya, pemerintah akan mendukung munculnya kawasan-kawasan industri baru di berbagai daerah sehingga memberikan multiplier effect pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai insentif fiskal dan nonfiskal juga terus diberikan agar hilirisasi industri semakin kuat.

"Kementerian Perindustrian terus mendukung dan mendorong tumbuhnya kawasan industri berstatus KEK ke seluruh penjuru NKRI dalam rangka mempercepat penyebaran dan pemerataan industri nasional," ujar Agus. (sap)