Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

A+
A-
0
A+
A-
0
Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi (kanan). (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Isu seputar perpajakan harus mendapat tempat khusus dalam debat pamungkas pada akhir pekan ini. Getirnya kinerja perpajakan menjadi pangkal persoalan pentingnya isu ini diangkat kepada khalayak ramai.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nawir Messi mengatakan isu perpajakan khususnya pajak idealnya dibahas mendalam dalam debat nanti. Pasalnya terdapat kecenderungan penurunan kinerja pungutan perpajakan dalam lima tahun terakhir.

Hal tersebut dibuktikan dengan tax ratio yang stagnan di kisaran 9% hingga 10%. Fakta ini membuat kinerja pungutan perpajakan khususnya penerimaan pajak tidak optimal dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

"Rasio pajak kita pernah sampai 14% sampai 15% dan sekarang tinggal sisa 9% sampai 10%. Ini tragis karena kita tidak cakap dalam mengelola aspek perpajakan," katanya dalam diskusi Indef Jelang Debat Kelima, Kamis (11/4/2019).

Selain isu soal perpajakan, Nawir juga mengharapkan isu lain untuk dibahas secara mendalam dalam debat akhir pekan nanti. Isu yang layak diangkat dalam debat nanti antara lain soal pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan isu deindustrialisasi.

Untuk isu terakhir, Nawir menekankan problematika sektor manufaktur yang akut di Indonesia. Hematnya, Indonesian terlalu cepat melompat dari sektor manufaktur kepada sektor jasa.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

"Akibat deindustrialisasi ini salah satu efeknya adalah turunnya penerimaan perpajakan. Padahal sektor ini merupakan menjadi penyumbang utama penerimaan pajak yang sebesar 30%," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : debat pilpres, pemilu 2019, jokowi, prabowo, isu pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Kamis, 13 Juni 2024 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Tarif PPN 12%, Sri Mulyani: Kami Serahkan Pemerintah Baru

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%

Rabu, 12 Juni 2024 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kemenkeu Susun Roadmap Tax Ratio 23%, Sri Mulyani Keberatan

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan