Industri Pengolahan Jadi Kontributor Terbesar Pajak di Provinsi Ini

“Penerimaan pajak didominasi sektor industri pengolahan (41,22%) dan diikuti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (24,30%),” jelas Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumut I Eddi Wahyudi dalam siaran pers, dikutip pada Rabu (1/11/2023).

Berdasarkan pada jenis pajaknya, kontributor terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (30,75%). Kemudian, ada pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan (26,62%) dan PPh Pasal 21 (14,08%).

“Penerimaan pajak ke depannya akan tetap waspada dengan normalisasi basis penerimaan dan tetap optimis dengan aktivitas ekonomi Indonesia,” imbuh Eddi.

Secara umum, realisasi pendapatan negara yang sudah dikumpulkan Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut hingga September 2023 senilai Rp30,19 triliun atau 77,79% dari target senilai Rp38,81 triliun. Capaian tersebut terkontraksi sebesar 14,93% secara tahunan.

Selain pajak, ada penerimaan kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Sumut mencatat kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp2,22 triliun atau terkontraksi cukup dalam sebesar 65,30%.

Hal ini dipengaruhi kontraksi dari sisi bea keluar (terutama karena turunnya harga referensi crude palm oil) dan cukai. Di sisi lain, penerimaan bea masuk tumbuh 11,02% karena pengaruh dari impor produk beras, gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya, kokas petroleum, gula tebu, dan sukrosa murni.

Selanjutnya, realisasi penerimaan PNBP yang dikelola Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Sumut tercatat senilai Rp2,14 trilun atau tumbuh 31,74% secara tahunan.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sumut/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Syaiful mengatakan realisasi belanja hingga September 2023 senilai Rp44,52 triliun atau 67,9% dari pagu senilai Rp65,57 triliun. Realisasi belanja itu tumbuh 6,57% secara tahunan.

“Kinerja APBN Sumut sampai dengan 30 September 2023 mengalami defisit sebesar Rp14,33 triliun. Defisit tersebut disebabkan oleh terkontraksinya pendapatan negara di Sumut. Di sisi lain, realisasi belanja mengalami pertumbuhan,” ujar Syaiful. (kaw)