Ini 3 Area Pajak yang Terkena Dampak Digitalisasi

“Teknologi dan digitalisasi tidak hanya akan mengubah bagaimana otoritas pajak akan memungut pajak secara optimal, tapi juga akan menentukan strategi pemerintah dalam memajaki lingkungan ekonomi dan model bisnis yang berbeda,” jelasnya.

Menurutnya, ada tiga area pajak yang terpengaruh oleh kehadiran digitalisasi. Pertama, peningkatan kepatuhan wajib pajak. Teknologi informasi bisa digunakan oleh otoritas pajak untuk menjamin proses bisnis yang efektif dan efisien. Dengan digitalisasi, otoritas juga bisa mengoptimalkan data dalam pengujian kepatuhan pajak.

Pada saat yang bersamaan, wajib pajak juga bisa diuntungkan dari sisi pelayanan, pelaporan, pembayaran, hingga pengaduan terkait persoalan pajak. Dengan teknologi informasi, beberapa aspek tersebut bisa menjadi lebih mudah dilakukan.

Kedua, pemajakan ekonomi digital. Kehadiran bisnis digital telah menciptakan kesulitan bagi otoritas pajak. Menurut OECD, ekonomi digital merupakan the new shadow economy. Artinya, tanpa adanya kerjasama yang kuat dari platform digital, otoritas pajak akan kesulitan untuk memastikan kepatuhan dari para pelaku di bisnis tersebut.

“Selain itu, dalam tataran pajak internasional, ekonomi digital telah membuka peluang praktik base erosion and profit shifting. Saat ini, belum ada konsensus global untuk memajaki mereka,” imbuh Bawono dalam seminar yang diadakan oleh Advanced Studies on Socio-Economy Development (A-SEED) Universitas Jember ini.

Ketiga, pemajakan atas robot. Wacana pengenaan pajak atas robot semakin mengemuka karena adanya kekhawatiran bahwa di masa mendatang penggunaan robot akan lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja. Menurut Bawono, pro—kontra mengenai pemajakan atas robot, serta desain yang ideal diperkirakan akan menjadi topik diskusi ke depan.

Dalam acara yang menggandeng DDTC sebagai sebagi sponsor ini hadir pula beberapa narasumber lain, seperti Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta M. Suyanto serta Dosen Ubaya Gregorius Rudy Antonio.

Bersamaan dengan acara ini, DDTC dan Universitas Jember juga menandatangani perjanjian kerja sama pendidikan. Hal tersebut menjadi wujud konkret dari salah satu misi DDTC yaitu menghilangkan informasi asimetris di dalam masyarakat pajak Indonesia. (kaw)