Ini Format Formulir SPPH Wajib Pajak OP Bukan Peserta Tax Amnesty

“Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik …, direktur jenderal pajak menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH,” bunyi penggalan Pasal 27 PMK 196/2021, dikutip pada Selasa (28/12/2021).

Sesuai dengan penjelasan DJP sebelumnya, penyampaian SPPH akan serupa dengan skema pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui. Hingga saat ini, DJP masih mempersiapkan sistemnya. Simak artikel ‘Penyampaian SPPH Seperti Lapor SPT Tahunan Lewat e-Form di DJP Online’.

Lantas bagaimana contoh format SPPH? Kementerian Keuangan memberikan contoh format SPPH beserta petunjuk pengisiannya dalam Lampiran PMK 196/2021. Format formulir untuk skema kebijakan I dan II berbeda. Berikut ini contoh format SPPH untuk skema kebijakan II.

Adapun petunjuk pengisian formulir SPPH (kebijakan II) dapat dilihat pada lampiran tersebut. Untuk pertunjuk umum, berdasarkan ketentuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ada hal-hal yang perlu diperhatikan wajib pajak.

1. PPS dilakukan dengan mengungkapkan harta bersih yang kurang atau belum diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020, baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI dalam SPPH.
2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan harta bersih yang diperoleh sejak 1 Januari 20216 sampai dengan 31 Desember 2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020.
3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman DJP dengan format yang disediakan DJP.
4. SPPH ditandatangani sendiri oleh wajib pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik.
5. Pembayaran PPh final menggunakan surat setoran pajak dan/atau saran administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran PPh final dengan menggunakan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 428.
6. Wajib pajak orang pribadi wajib membayar PPh final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
7. Wajib pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode PPS dalam jangka waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
8. Atas penyampaian SPPH, wajib pajak mendapatkan Surat Keterangan.

Secara umum, SPPH pada kebijakan II ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bagian awal; identitas; nilai harta bersih yang diungkapkan; pajak penghasilan final; pernyataan pengalihan harta ke Indonesia; pernyataan investasi; pernyataan mencabut permohonan yang sedang dilakukan; lampiran; dan pernyataan.

Selanjutnya, untuk petunjuk pengisian, Anda dapat melihatnya secara langsung pada Lampiran PMK 196/2021. Simak pula beberapa ulasan mengenai PMK 196/2021 di sini. (kaw)