Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jadi Target Penggalian Potensi Pajak, Ini Respons Asosiasi Alkes

A+
A-
0
A+
A-
0
Jadi Target Penggalian Potensi Pajak, Ini Respons Asosiasi Alkes

Ilustrasi. Petugas mendata peralatan medis berupa alat ventilator. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Gabungan Alat Kesehatan Indonesia mengatakan pelaku usaha pada sektor industri alat kesehatan (alkes) sudah sangat patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku lantaran tergolong sektor yang highly regulated.

Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan sesungguhnya tidak ada celah bagi wajib pajak pada sektor alat kesehatan untuk menghindari kewajiban perpajakan.

"Kami tidak ingin ada anggota kami yang ternyata tidak patuh. Mengingat regulasinya ketat, saya rasa celahnya itu tidak ada. Jangan sampai, yang sudah tertib masih diburu," katanya, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Sektor industri alkes merupakan satu dari tiga sektor yang dinilai Ditjen Pajak (DJP) sebagai sektor yang tidak terdampak atau terdampak positif oleh pandemi Covid-19.

Ketiga sektor tersebut juga dinilai memiliki potensi dan tax gap yang signifikan serta memiliki ability to pay yang tinggi. Dengan demikian, industri makanan dan minuman, industri alkes, dan industri farmasi diusulkan oleh DJP sebagai fokus penggalian potensi pada 2021.

Khusus pada industri alkes, DJP memerinci subsektor industri alkes yang menjadi fokus penggalian potensi adalah industri alkes produsen masker, alat pelindung diri (APD), dan alat olahraga yakni sepeda.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Randy menerangkan subsektor industri alkes tertentu seperti produsen masker, APD, alat tes PCR, dan rapid test memang mendapatkan imbas positif dari pandemi Covid-19. Namun, ada juga subsektor industri alkes yang justru terdampak negatif akibat pandemi, seperti produsen alat kesehatan gigi, THT, hingga alat operasi.

Meski terdapat potensi pajak yang tinggi pada produsen masker dan APD, ia menilai kemungkinan besar potensi tersebut bersumber dari pelaku usaha di luar industri alkes yang melakukan diversifikasi di tengah pandemi Covid-19.

"APD dan masker itu bisa jadi tumbuh karena banyak pengusaha yang jadi produsen alkes dadakan. Tadinya enggak ngerti tapi karena kebutuhan ia masuk alkes. Teman-teman garment kan begitu. Mungkin karena belum tahu regulasi, bisa jadi pajaknya belum diikuti," ujar Randy.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Menurut Randy, pelaku-pelaku baru pada sektor industri alkes inilah yang perlu dibina oleh DJP. Apabila masih ada indikasi ketidakpatuhan, kemungkinan besar hal tersebut tidak terjadi pada pelaku industri alkes yang sudah beroperasi sebelum pandemi Covid-19. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : industri alat kesehatan, penggalian potensi pajak, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NITKU Digunakan Ditjen Pajak Bersama Pihak Lain

Kamis, 04 Juli 2024 | 15:15 WIB
APBN

Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

Kamis, 04 Juli 2024 | 08:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

E-Faktur Belum Pakai NPWP 16 Digit, Ini Penjelasan DJP

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama