Jokowi Minta Dana Desa Tetap Berputar di Desa

"Beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan. Jangan diberi anggaran dana desa Rp1,5 miliar belanjanya di Jakarta. Kelihatannya lebih murah, tetapi perputaran uang jadi berpindah dari desa dan kembali ke Jakarta," kata Jokowi di hadapan seluruh kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, dikutip pada Kamis (4/1/2023).

Oleh sebab itu, presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.

"Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita," katanya.

Jokowi mengungkapkan nilai dana desa yang telah disalurkan sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp539 triliun. Presiden menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya.

Contohnya, pembangunan bandara hingga bendungan yang membutuhkan anggaran dengan nilai jauh lebih jika sedikit dibanding dana desa.

"Airport yang kapasitasnya sedang itu [butuhnya] Rp2 triliun. Jadi [dengan dana desa yang sudah tersalur] bisa jadi 250 airport besar," kata Jokowi.

Pemerintah mencatat pembangunan jalan di desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Angka ini, imbuh Jokowi, jelas jauh lebih panjang ketimbang pembangunan jalan tol selama 10 tahun terakhir.

"Jalan ton engga ada apa-apanya hanya 2.040 km, jalan desa itu 350.000 km karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air. Kalau 1 desa saja 5 km, berarti sudah ada 350.000 jalan desa yang dibangun," kata Jokowi.

Aturan Baru Dana Desa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru terkait dengan pengelolaan dana desa.

Peraturan yang dimaksud adalah PMK 145/2023. Salah satu pertimbangan terbitnya PMK ini adalah sesuai dengan Pasal 106 UU HKPD, dana desa merupakan salah satu jenis transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa.

"Dengan tujuan untuk mendukung pendanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan," bunyi penggalan salah satu pertimbangan terbitnya PMK 145/2023.

Selain itu, pertimbangan lainnya adalah berdasarkan pada Pasal 116 PP 45/2013 s.t.d.d PP 50/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan anggaran transfer ke daerah diatur dengan PMK.

Ada 7 ruang lingkup pengelolaan dana desa dalam PMK 145/2023, yakni penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan; pemantauan dan evaluasi; serta penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa. (sap)