Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Jokowi Soroti Kebijakan Moneter AS, Pemulihan Ekonomi Hadapi Tantangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Jokowi Soroti Kebijakan Moneter AS, Pemulihan Ekonomi Hadapi Tantangan

Presiden Jokowi dalam Mandiri Investment Forum 2022. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pemulihan ekonomi Indonesia masih akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari faktor eksternal.

Jokowi mengatakan kinerja ekonomi di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, pemerintah juga bersiap menghadapi berbagai ketidakpastian global.

"Pemulihan ekonomi masih akan menghadapi tantangan utama dari eksternal seperti gangguan dari rantai pasok yang memicu peningkatan inflasi secara global dan normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang diperkirakan akan terjadi lebih cepat," katanya dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2/2022).

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jokowi mengatakan beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan tren perbaikan. Misalnya mengenai data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang pada Januari 2022 berada pada level 53,7 atau ekspansif dan lebih tinggi dari PMI Asean yakni 52,7.

Kemudian, realisasi investasi juga telah menunjukkan data positif karena mencapai Rp901 triliun atau tumbuh 9% pada tahun lalu. Penanaman modal asing yang tumbuh 10% mencapai Rp454 triliun, menurut presiden, menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

"Saya mengundang para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pemerintah menjamin keamanan investasi yang Bapak/Ibu tanamkan di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi juga menyoroti kinerja ekspor yang senilai US$232 miliar atau tumbuh 41,9%. Angka itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, karena didorong hilirisasi besi dan baja. Sementara pada impor angkanya juga tumbuh 38,6%, yang menandakan adanya penguatan aktivitas ekonomi dalam negeri.

Jokowi menilai penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi faktor kunci pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi agar faktor risiko dari eksternal tidak berdampak pada pemulihan perekonomian.

"Cadangan devisa Januari 2022 mencapai US$141,3 miliar, membawa Indonesia dalam posisi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan eksternal pada tahun 2022, terutama terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat," ujarnya.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 3,69%, lebih rendah dari yang tertuang dalam asumsi makro pada UU APBN 2021 sebesar 5%. Adapun pada 2022, pemerintah menargetkan ekonomi akan tumbuh 5,2%. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemulihan ekonomi nasional, PEN, pertumbuhan ekonomi, ekonomi global, AS, tapering off, The Fed, ekspor, PMI, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama