Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

A+
A-
1
A+
A-
1
Kadin Siapkan Whitepaper untuk Dukung Pelaksanaan Visi Misi Prabowo

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024). ANTARA FOTO/Media Center Wolrd Water Forum 2024/Aprillio Akbar/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyiapkan kertas putih (whitepaper) yang memuat usulan-usulan kebijakan ekonomi yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah pada periode 2024 - 2029.

Menurut Kadin, setidaknya terdapat 3 isu ekonomi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk 5 tahun ke depan, yaitu pertumbuhan ekonomi, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

"Whitepaper yang sedang disiapkan Kadin ini berisikan usulan dan masukan di bidang ekonomi dan diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan pembangunan ekonomi jangka menengah," kata Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Tak hanya itu, usulan dan masukan Kadin dalam whitepaper diharapkan mendukung implementasi Asta Cita dan 17 program prioritas yang diusung oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Whitepaper yang disusun Kadin memuat usulan dari pelaku usaha dari berbagai sektor dan daerah, akademisi, investor, lembaga riset, akademisi, ormas, dan pemangku kepentingan lainnya yang turut serta melalui survei ataupun diskusi.

"Penyusunan whitepaper ini akan dilakukan inklusif dan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kebijakan. Termasuk didalamnya rekomendasi fokus area pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan realisasi program prioritas pemerintah 5 tahun ke depan," tutur Arsjad.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Menurut Arsjad, whitepaper yang disusun Kadin bakal melengkapi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang sudah dirilis pada tahun lalu.

Sebagai informasi, Prabowo-Gibran dalam dokumen visi misinya mengusung 8 misi yang disebut Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Berikut 8 program hasil terbaik cepat yang dimaksud:

  1. program makan siang gratis di sekolah dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil;
  2. pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun RS lengkap di kabupaten;
  3. mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
  4. membangun sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah yang perlu direnovasi;
  5. melanjutkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
  6. menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat;
  7. melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik; dan
  8. mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi 23% dari PDB. (rig)

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kadin, whitepaper, pajak dan politik, pakpol, prabowo subianto, pajak, pembangunan ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
KINERJA FISKAL

Proses Restitusi Dioptimalkan, Begini Realisasinya Hingga Mei 2024

Jum'at, 05 Juli 2024 | 09:30 WIB
KOTA SURABAYA

Cuma Juli Ini! Pemkot Beri Diskon Pokok BPHTB Hingga 40 Persen

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?