Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kemenkeu Jamin Penyusunan Aturan Turunan UU PPSK Libatkan Semua Pihak

A+
A-
0
A+
A-
0
Kemenkeu Jamin Penyusunan Aturan Turunan UU PPSK Libatkan Semua Pihak

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus berupaya menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksana untuk UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan UU PPSK disahkan untuk merevisi 17 undang-undang yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, UU PPSK ini membutuhkan berbagai peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), peraturan Bank Indonesia (PBI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS).

"Ini semua [penyusunan peraturan turunan UU PPSK] sudah kita mulai dari sejak diundangkan dan ini kita kerjakan bersama tidak hanya di KSSK, tetapi juga stakeholders di seluruh K/L dan melibatkan pelaku industri," katanya dalam sosialisasi UU PPSK, Kamis (3/8/2023).

Baca Juga: Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Febrio menjelaskan sektor keuangan Indonesia masih dangkal di antara negara Asean-5. Reformasi struktural di sektor keuangan pun harus segera dilakukan untuk menyelesaikan berbagai tantangan.

Tantangan yang dihadapi sektor keuangan Indonesia di antaranya rendahnya literasi keuangan masyarakat dan ketimpangan akses, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan untuk kelas menengah atas, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, serta gap antara mandat dan kewenangan lembaga atau otoritas di sektor keuangan.

Dia menilai pengesahan UU PPSK menjadi bentuk komitmen pemerintah melaksanakan reformasi di sektor keuangan. UU PPSK juga telah memuat ketentuan soal inovasi teknologi sektor keuangan, yang masih tergolong baru.

Baca Juga: Premi Asuransi Pegawai Dibayar Pemberi Kerja, Bisa Dibebankan?

Bahkan, lanjutnya, saat ini belum banyak yang memiliki regulasi khusus inovasi teknologi sektor keuangan. Ketentuan teknis soal berbagai hal dalam UU PPSK pun disusun secara hati-hati dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan.

"[UU PPSK] memang banyak sekali amanatnya, tetapi kita kerja secara efisien. Tentu ada prioritasasi supaya makin membangun kepastian di kelembagaan dan pasar sektor keuangan," ujarnya.

Febrio menambahkan UU PPSK disahkan untuk menjaga stabilisasi sektor keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta inklusivitas sektor keuangan. Pengesahan UU PPSK ini juga menjadi bagian dari reformasi yang dilaksanakan pemerintah.

Baca Juga: Soal Kebijakan Tarif Cukai Rokok 2025, BKF: Sedang Kami Konsolidasikan

Sebelum UU PPSK, pemerintah juga telah mengesahkan UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Ini [UU PPSK] pamungkasnya, reform dari 17 undang-undang kita perbaiki," imbuhnya. (sap)

Baca Juga: Kemenkeu Sarankan Masyarakat Investasi pada SBN, Tarif Pajaknya Rendah

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : UU PPSK, sektor keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 22 April 2024 | 10:45 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Dapat Kredit dari Bank dengan Jaminan Aset? Dilaporkan di SPT Tahunan

Sabtu, 13 April 2024 | 15:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Tahun Peralihan Pengawasan Kripto, Begini Komitmen Bappebti

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama