Konsultan Pajak, Penyetaraan Pensiunan Pegawai DJP Masih Disiapkan

“Saat ini mekanisme penyetaraan pensiunan pegawai DJP masih dalam tahap proses persiapan oleh PPSKP,” tulis Komite Pelaksana PPSKP dalam dokumen yang diunggah pada laman Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu, dikutip pada Senin (18/12/2023).

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 111/2014 s.t.d.d PMK 175/2022, setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Merupakan warga negara Indonesia;
• bertempat tinggal di Indonesia;
• tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau badan usaha milik negara/daerah;
• berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
• memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• menjadi anggota pada satu asosiasi konsultan pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
• memiliki sertifikat konsultan pajak.

Jika orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak adalah pensiunan pegawai DJP, yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun di DJP;
• selama mengabdikan diri di DJP tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
• mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor DJP dengan memperoleh hak pensiun sebagai pegawai negeri sipil; dan
• telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.

Komite Pelaksana PPSKP belum memastikan tentang waktu pelaksanaan kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi pensiunan pegawai DJP tersebut. Komite hanya meminta agar setiap pihak memantau perkembangan pada website resmi.

“Informasi lebih lanjut terkait jadwal dan penyelenggaraan USKP akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman kp3skp.or.id,” imbuh Komite Pelaksana PPSKP. (kaw)