Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

"Tersangka juga tidak menyetorkan hasil pungutan PPN ke kas negara atas jasa konstruksi berupa land clearing untuk pembangunan smelter nikel," kata Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra Sunarko, dikutip pada Minggu (28/4/2024).

Perbuatan tersangka IS menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya senilai Rp519,05 juta. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 kali hingga 4 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan DJP Sulselbartra Windu Kumoro menjelaskan penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang diambil otoritas guna mengamankan penerimaan.

"Jadi, penanganan kasus wajib pajak itu bertingkat. Penegakan hukum itu merupakan upaya terakhir," tuturnya seperti dilansir suryakabar.com.

Sebelum penegakan hukum dilaksanakan, tersangka IS telah diberi kesempatan untuk membayar denda sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) ataupun Pasal 44B UU KUP. Namun, kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh tersangka.

Selain menyerahkan tersangka ke kejaksaan, aset milik tersangka berupa 1 unit rumah yang berlokasi di Kota Kendari juga disita dalam rangka memulihkan kerugian pada pendapatan negara. (rig)