Manfaatkan! Pemkab Ini Hapuskan Denda 8 Jenis Pajak Daerah Sekaligus
Ilustrasi.
SUKABUMI, DDTCNews - Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memberikan insentif pembebasan denda pajak daerah.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi menyatakan program penghapusan denda diberikan meringankan beban ekonomi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak daerah. Pemutihan denda pajak daerah juga diberikan untuk memeriahkan HUT ke-153 kabupaten tersebut.
"Dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153, diberlakukan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang pajak daerah kepada wajib pajak," bunyi pengumuman Bapenda, dikutip pada Rabu (6/9/2023).
Program pemutihan denda pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 900.1.13.1/KEP.707-BAPENDA/2023. Program ini berlangsung sejak 1 September hingga 20 Desember 2023.
Penghapusan denda berlaku untuk jenis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.
Wajib pajak dapat menikmati program pemutihan denda ini dengan mendatangi kantor Bapenda. Pembayaran pajak daerah di Kabupaten Sukabumi juga dapat dilaksanakan melalui loket Bank BJB.
Melalui pengumumannya, Bapenda menyatakan kepatuhan wajib pajak akan berdampak positif pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Berkarya bersama memantapkan pelayanan publik menuju peningkatan daya saing ekonomi daerah," bunyi pengumuman Bapenda dilansir jurnalsukabumi.com. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Pemprov Banten Pungut Pajak Alat Berat Mulai Bulan Depan
Ada Opsen, Pemkab Kudus Terbitkan Aturan Tarif Pajak Daerah Terbaru
Tingkatkan Setoran Pajak Air Tanah, Pemkot Sasar Tempat Cuci Kendaraan
Pakai Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh, Begini Ketentuan Terkait Omzetnya
berita pilihan
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance
