Mengupas PMK 66/2023 dan PMK 72/2023 dan Implikasinya pada Wajib Pajak

Terdapat perbedaan mendasar dalam perlakuan pajak terhadap natura atau kenikmatan sebelum dan setelah berlakunya UU HPP. Sebelum UU HPP, biaya natura atau kenikmatan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan pemberi kerja dan tidak menjadi objek pajak bagi penerima. Artinya, biaya ini tidak dapat diklaim sebagai biaya (non-deductible) dan tidak dikenai pajak (non-taxable).

Setelah diterbitkannya UU HPP dan PMK 66/2023, natura atau kenikmatan dapat dianggap sebagai biaya yang dapat dibiayakan selama terkait dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan pemberi kerja dan menjadi objek pajak bagi penerima atau pegawai.

Kini dengan diberlakukannya PMK 66/2023, perusahaan sebagai pemberi kerja perlu mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap pemberian natura atau kenikmatan kepada karyawan. Pemberi kerja harus memahami dengan baik ketentuan ini dan menentukan perubahan apa yang perlu diimplementasikan dalam proses bisnis perpajakan perusahaan.

Penting juga untuk mencatat bahwa natura atau kenikmatan ini terkait erat dengan remunerasi yang merupakan objek PPh Pasal 21. Dengan PMK 66/2023, departemen keuangan dan sumber daya manusia perusahaan perlu memperbarui pemetaan objek PPh Pasal 21, yang mencakup mana yang termasuk sebagai objek PPh Pasal 21 dan mana yang tidak.

Pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan juga berdampak pada pengelolaan PPh badan perusahaan, di mana ini memerlukan penyesuaian biaya yang dapat diklaim secara fiskal, yang tentu saja akan memengaruhi penghitungan penghasilan yang dikenai pajak.

Selanjutnya, pemberi kerja juga perlu mempersiapkan dokumen pendukung dan menghitung penghasilan yang akan dikenakan pajak sebagai dasar untuk pengenaan pajak. Yang paling penting, komunikasi dengan karyawan perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari ketidaknyamanan atau ketidakpastian.

Di sisi lain, melalui PMK 72/2023, aturan mengenai penyusutan harta berwujud dan amortisasi harta tidak berwujud diperbarui. Aturan ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak untuk melakukan penyusutan atau amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya sesuai dengan catatan akuntansi mereka.

Perlu diingat bahwa aturan ini berlaku khusus untuk bangunan permanen dan harta tidak berwujud dengan masa manfaat di atas 20 tahun. Wajib pajak juga harus memberitahukan kepada Ditjen Pajak paling lambat pada tanggal 30 April 2024.

Selain itu, PMK 72/2023 juga mengatur hal-hal lain, seperti penyusutan atas biaya perbaikan harta berwujud dan penyusutan serta amortisasi dalam beberapa bidang usaha tertentu seperti kehutanan, perkebunan, dan peternakan.

Dalam menghadapi peraturan-peraturan terbaru ini, wajib pajak harus memastikan bahwa mereka memiliki akses kepada informasi yang valid, komprehensif, dan mudah dipahami. Hal ini sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengurangi potensi risiko pajak yang dapat muncul akibat kesalahan yang mungkin terjadi.

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan praktis mengenai pengenaan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan, DDTC Academy akan mengadakan practical course dengan judul Strategi Penerapan Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 66/2023) serta Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tidak Berwujud (PMK 72/2023). Pelatihan ini akan diselenggarakan di Menara DDTC, Jakarta pada Sabtu, 23 September 2023 pukul 09.30 – 15.30 WIB.

Setiap peserta akan dibekali dengan topik bermanfaat, yaitu:

Natura dan/atau Kenikmatan

1. Perlakukan pajak penghasilan atas natura dan/atau kenikmatan
   

2. Natura dan/atau kenikmatan sebagai objek pajak penghasilan
   

3. Natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan
   

4. Tata cara perhitungan atas natura dan/atau kenikmatan
   

5. Tata cara pelaporan natura dan/atau kenikmatan dalam SPT PPh Badan dan SPT PPh Orang Pribadi
   

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tidak Berwujud

1. Penyusutan harta berwujud, kelompok, perbaikan atas harta dan penggantian asuransi
   

2. Penyusutan harta berwujud bidang usaha tertentu
   

3. Amortisasi harta tidak berwujud dan perolehan software
   

4. Contoh perhitungan penyusutan
   

Topik tersebut tidak hanya akan dibahas secara konseptual dan berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi juga akan dibahas mengenai implementasinya secara praktis. Dua profesional tax compliance DDTC yang berpengalaman dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak, yaitu Erika dan Kalana Bayusuta akan menjadi pengajar pada pelatihan ini. Keduanya berpengalaman dalam mendampingi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik di tingkat administrasi maupun litigasi.

Setiap peserta akan mendapatkan 2 buku, yaitu DDTC Indonesian Tax Manual 2023 dan English for Tax Professionals.

Peserta Practical Course terbatas hanya untuk 30 orang pendaftar! Seluruh peserta akan mendapatkan modul cetak, sertifikat, pembahasan studi kasus serta tanya jawab interaktif bersama pengajar. Segera daftarkan diri Anda dan praktik secara langsung.

Segera daftarkan diri Anda di link berikut:

https://academy.ddtc.co.id/practical_course

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy (+62)812-8393-5151 / [email protected] (Vira) atau melalui media sosial DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy), Facebook (DDTC Academy), Twitter (@ddtcacademy), Telegram Channel (DDTCAcademy), dan LinkedIn Group (DDTC Academy). (sap)