Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Modernisasi Pembayaran Pajak dengan Coretax System, Ini Penjelasan DJP

A+
A-
14
A+
A-
14
Modernisasi Pembayaran Pajak dengan Coretax System, Ini Penjelasan DJP

Salah satu slide yang dipaparkan oleh Ditjen Pajak (DJP).

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebut penerapan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan turut memodernisasi pembayaran pajak.

DJP menjelaskan perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan bagi otoritas untuk dapat sejalan dengan perubahan zaman. Peningkatan keandalan sistem perpajakan pun diperlukan untuk menunjang berjalannya proses perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern.

"Untuk itu, DJP mereformasi sistem inti administrasi perpajakan atau coretax. Peningkatan keandalan dilakukan pada semua lini proses bisnis perpajakan, termasuk pembayaran," jelas DJP dalam video di Youtube DJP, dikutip pada Minggu (21/1/2024).

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Dalam video Lebih Mudah dan Praktis: Proses Pembayaran Pajak Terbaru, DJP menjelaskan proses bisnis pembayaran pajak perlu ditingkatkan guna mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi administrasi wajib pajak.

Salah satu contohnya ialah dalam hal pembuatan kode billing yang saat ini masih perlu diinput secara manual dan digunakan hanya untuk satu jenis setoran pajak.

Contoh lain ialah belum tersedianya saluran permohonan pemberian imbalan bunga dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat diakses secara online.

Baca Juga: Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Selain itu, saluran otomatis untuk wajib pajak mengetahui kewajiban pajak yang masih harus dibayar belum ada sehingga menyebabkan wajib pajak masih harus datang ke kantor pajak untuk meminta konfirmasi.

Dengan CTAS, terdapat 5 kemudahan yang akan diberikan kepada wajib pajak. Pertama, integrasi sistem bank persepsi dengan sistem DJP yang akan memudahkan wajib pajak menyelesaikan pembayaran pajak hanya pada 1 aplikasi.

Kedua, 1 kode billing akan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 1 atau lebih jenis, masa, dan ketetapan pajak.

Baca Juga: WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir

Nanti, wajib pajak tidak perlu lagi membuat kode billing untuk setiap jenis pajak yang terutang karena coretax system dapat memberikan kode billing yang mencakup beberapa kewajiban perpajakan dalam 1 kode billing.

Ketiga, tersedianya akun deposit pajak untuk pemenuhan kewajiban pajak. Fitur ini akan memberikan kemudahan berupa penyetoran pajak lebih awal untuk menyediakan saldo yang cukup dalam melunasi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran.

Keempat, terdapat fitur penyampaian permohonan pemberian imbalan bunga dan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi secara online.

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Dengan fitur tersebut, penyampaian permohonan serta penyelesaian pemberian imbalan bunga dan restitusi pajak akan sepenuhnya dilaksanakan dalam sistem.

"Wajib pajak juga dapat mengetahui status penyelesaian hampir secara instan tanpa harus bertanya kepada petugas pajak," jelas DJP dalam video.

Kelima, terdapat fitur di mana aplikasi akan secara otomatis menyediakan kode billing untuk tagihan yang masih harus dibayar. Dengan adanya kemudahan ini, wajib pajak akan dapat meminimalkan kesalahan pembayaran yang berakibat harus melakukan pemindahbukuan.

Baca Juga: Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance

Selain itu, fitur tersebut juga dapat membantu wajib pajak menghindari kelalaian pembayaran yang tidak disengaja karena lupa membayar pajak yang telah menjadi kewajibannya.

DJP menyebut modernisasi pembayaran pajak ini menjadi bagian dari reformasi proses bisnis inti perpajakan yang saling mendukung proses bisnis lainnya.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak, meningkatkan akurasi data, serta mengefisienkan waktu permohonan wajib pajak. (rig)

Baca Juga: Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : djp, teknologi informasi, CTAS, pajak, administrasi pajak, sistem inti administrasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Fitur Daftar Bukti Pemotongan di DJP Online Masih Tahap Pengembangan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 14:30 WIB
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

Kanwil DJP Sumut Sita Serentak 22 Aset Milik WP senilai Rp673 Juta

Jum'at, 05 Juli 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas Kepabeanan Khusus untuk UMKM, Bisa Perluas Akses Pasar