NIK Tak Valid Saat Input Bukti Potong PPh 21, DJP Jelaskan Ini
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pembuatan bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 perlu memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika NPWP tidak ada maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa menggantikannya. Pembuatan bupot 1721-A1/A2 ini dilakukan melalui aplikasi e-bupot 21/26.
Namun, ada kalanya NIK yang dimasukkan tidak terdeteksi oleh sistem. Pada e-Bupot justru muncul notifikasi 'Data NIK tidak ditemukan. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK atau silakan menghubungi call center Dukcapil'. Mengapa hal itu terjadi?
"Data NIK yang di-input di e-bupot PPh Pasal 21 langsung terintegrasi dengan database Dukcapil," ujar contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab pertanyaan netizen, Selasa (27/2/2024).
Apabila muncul keterangan bahwa NIK tak ditemukan maka bisa jadi NIK tersebut memang tidak terdaftar. Alasan lainnya, bisa jadi wajib pajak salah meng-input NIK. Coba pastikan NIK yang dimasukkan sudah sesuai.
"Pastikan NIK yang direkam sudah benar. Jika sudah dipastikan sesuai dan masih tidak bisa di-input, silakan konfirmasi ke Dukcapil untuk kebenaran data NIK," tulis DJP lagi.
Wajib pajak bisa menghubungi contact center Dukcapil pada nomor 1500537 atau email [email protected].
Lantas bagaimana jika setelah dikonfirmasi memang dipastikan NIK sudah valid? DJP mengimbau wajib pajak melakukan beberapa hal berikut ini.
Pertama, pastikan koneksi internet stabil. Kedua, clear cache & cookies pada browser yang digunakan. Ketiga, login DJP Online menggunakan private browser/incognito window. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
KOMENTAR
ARTIKEL TERKAIT
Ingat! Sertifikat Elektronik Tidak Bisa Terbit Secara Jabatan oleh KPP
DJP Ingatkan Pihak Lain untuk Segera Lakukan Penyesuaian NPWP 16 Digit
Saat Terutang dan Deadline Penyetoran PPN Kegiatan Membangun Sendiri
DJP Sebut Masih Ada 670.000 NIK yang Belum Padan dengan NPWP
berita pilihan
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?
WP Tak Patuh Pajak, Ratusan Ribu SIM Card di Negara Ini Diblokir
Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama
Pemeriksaan WP Atas Data Konkret Tidak Bisa Diajukan Quality Assurance
Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?
