OECD Rilis Laporan Progres Pekerjaan Pajak dengan Negara Berkembang

“Hari ini, OECD menyediakan berbagai macam bantuan kepada negara-negara berkembang untuk memastikan mereka dapat manfaat dari kemajuan kerja sama pajak dan transparansi,” ujar Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD Pascal Saint-Amans dalam laporan tersebut.

Pekerjaan OECD dalam beberapa tahun terakhir telah difokuskan untuk membantu negara-negara berkembang menerapkan standar pajak internasional dan mengambil keuntungan dari lingkungan yang lebih transparan dan kooperatif.

Dukungan untuk memerangi penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) telah menjadi prioritas utama. Selain itu, pada 2019, OECD memperluas jangkauan pada serangkaian penuh kebijakan pajak dan administrasi sebagai bagian dari agenda pembangunan.

Hal tersebut memberikan negara-negara berkembang dengan keahlian kelas dunia tentang pajak, data yang dapat diperbandingkan secara internasional berkualitas tinggi, panduan dan alat yang dibuat khusus, serta dukungan pembangunan kapasitas secara langsung.

Pascal mengatakan pekerjaan OECD dengan negara-negara berkembang ke depan semakin penting karena adanya pandemi Covid-19. Dalam situasi ini, para pembuat kebijakan dan administrator pajak harus bereaksi cepat untuk mendukung ekonomi yang lesu.

“Mobilisasi sumber daya domestik akan tetap penting sebagai sumber pembiayaan publik jangka panjang. Tidak hanya untuk memperkuat sistem kesehatan, tetapi juga untuk mendukung semua layanan publik, investasi, dan rekonstruksi kehidupan ekonomi,” imbuh Pascal.

Negara-negara berkembang terlibat dengan OECD terkait masalah pajak melalui empat upaya yang saling terkait. Pertama, standar internasional inklusif. OECD telah memperluas keanggotaan dalam OECD/G20 Inclusive Framework on base erosion and profit shifting dan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.

Perluasan keanggotaan ini agar negara-negara berkembang bisa memberikan suara dalam pekerjaan terkait standar pajak internasional. Sejauh ini, sudah ada 66 negara berkembang yang menjadi anggota Inclusive Framework dan 88 negara berkembang anggota Global Forum.

Kedua, pengembangan kapasitas. Administrator pajak dan pembuat kebijakan pajak di negara-negara berkembang memiliki minat yang signifikan pada pengalaman dan saran para ahli pajak OECD.

Ketiga, panduan, data, dan pelatihan multilateral. Ada perluasan cakupan alat dan instrumen dengan memasukkan negara-negara berkembang ke dalam produk seperti pekerjaan OECD’s Revenue Statistics dan saluran pertukaran informasi global.

Saat ini, sudah ada lebih dari 55 negara berkembang yang telah menjadi bagian dari Revenue Statistics Database. Selain itu, ada lebih dari 30 negara berkembang yang menjadi bagian dari Automatic Exchange of Information untuk memerangi penggelapan pajak.

Selain itu ada pelatihan melalui OECD’s Global Relations Programme on Tax yang telah menjadi kunci kontribusi untuk pengembangan internasional. Saat ini, ada lebih dari 6.000 pegawai administrator negara berkembang yang telah mendapat pelatihan dalam program ini.

Selain itu, ada lebih dari 600 pegawai (berasal dari 60-an negara berkembang) yang telah mendapat pelatihan pada 2019 dalam mengatasi kejahatan pajak dan kejahatan keuangan lain.

Keempat, kemitraan. OECD bekerja dengan organisasi internasional dan bank pembangunan lainnya serta organisasi pajak regional untuk memastikan pengiriman pengembangan kapasitas yang komprehensif dan koheren yang memenuhi kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang. Ini juga untuk menghindari duplikasi upaya (effort) yang mahal.

Sudah ada lebih dari US$500 juta pendapatan yang telah dikumpulkan dengan bantuan Tax Inspectors Without Borders. Selain itu, lebih dari 35 negara berkembang telah menandatangani Multilateral Instrument (MLI).

“Ketika standar global melayani semua yurisdiksi dan negara-negara berkembang menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk mengimplementasikannya, hasilnya mengesankan,” imbuh Pascal. (kaw)